SUMENEP, Terbitan.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Acara ini berlangsung di El Malil Hotel pada Selasa (25/2/2025) dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perwakilan partai politik, akademisi, serta masyarakat sipil.

Ketua KPU Sumenep, Nurussyamsi, menegaskan bahwa meskipun Pilkada 2024 di Sumenep berjalan lancar dan aman, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas pemilu mendatang.

“Kami ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar penyelenggaraan pemilu ke depan semakin baik. Ada kemungkinan perubahan sistem pemilu yang harus diantisipasi sejak dini,” ujar Nurussyamsi dalam sambutannya.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam FGD ini adalah tingkat partisipasi pemilih. Kendati tingkat partisipasi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur terbilang tinggi, jumlah pemilih dalam Pilbup Sumenep mengalami sedikit penurunan.

Komisioner KPU Sumenep, Malik Mustofa, menyatakan bahwa fenomena ini menjadi perhatian serius. Menurutnya, salah satu faktor penyebab penurunan partisipasi adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka.

“Kami mencatat ada beberapa daerah dengan angka partisipasi yang lebih rendah dibandingkan pemilu sebelumnya. Ini menjadi evaluasi bagi kami untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” kata Malik Mustofa.

Beberapa peserta FGD mengusulkan agar KPU meningkatkan intensitas kampanye bagi pemilih pemula serta memperkuat sosialisasi di daerah-daerah yang memiliki tingkat partisipasi rendah.

Selain partisipasi pemilih, FGD juga menyoroti masalah akurasi daftar pemilih tetap (DPT). Salah satu kendala yang masih sering terjadi adalah adanya pemilih yang sudah meninggal tetapi tetap tercatat dalam DPT.

Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan keakuratan DPT. Permasalahan data pemilih ini harus segera dituntaskan agar pemilu berikutnya berjalan lebih baik,” jelas Nurussyamsi.

KPU Sumenep berkomitmen untuk lebih proaktif dalam menyinkronkan data pemilih dengan Dukcapil serta memastikan tidak ada pemilih fiktif atau ganda dalam daftar pemilih.

FGD ini juga membahas pentingnya sinergi antara KPU, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam menyelenggarakan pemilu yang lebih transparan dan berintegritas.

Ketua KPU Sumenep, Nurussyamsi, menegaskan bahwa hasil evaluasi dan rekomendasi dari FGD ini akan menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan pemilu mendatang.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan, baik dari sisi logistik, sosialisasi, maupun akurasi data pemilih. Harapannya, pemilu berikutnya bisa semakin berkualitas dan lebih dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Dengan adanya FGD ini, diharapkan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sumenep ke depan dapat semakin baik, transparan, serta mampu meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi.