MADIUN, terbitan.com — Pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun untuk mempelajari implementasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada sektor Alat Penerangan Jalan (APJ).
Kunjungan ini menjadi langkah konkret Pemkab Pringsewu dalam mencari solusi atas persoalan penerangan jalan yang dinilai belum optimal, baik dari sisi pemerataan maupun efisiensi anggaran.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan bahwa skema KPBU menjadi jawaban atas keterbatasan fiskal daerah dalam pembangunan infrastruktur.
“KPBU ini bukan sekadar proyek, tapi transformasi cara pemerintah mengelola layanan publik. Kita tidak lagi hanya membangun, tapi memastikan kualitas layanan, efisiensi energi, dan keberlanjutan,” tegasnya. Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, penerangan jalan memiliki dampak luas, mulai dari keselamatan pengguna jalan hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di malam hari.
Sementara itu, Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, mengakui kondisi penerangan jalan di daerahnya masih jauh dari ideal. Dari total 2.315 titik lampu, sebagian besar belum memenuhi standar teknis dan penggunaan lampu hemat energi masih minim.
“Kami melihat langsung bagaimana Madiun berhasil mengelola APJ dengan skema KPBU. Ini menjadi referensi penting bagi kami, karena di Pringsewu masih banyak persoalan, mulai dari sebaran lampu yang tidak merata hingga beban listrik yang terus meningkat,” ujarnya.
Ia menegaskan, KPBU menjadi langkah strategis karena mampu mempercepat pembangunan tanpa membebani APBD di awal.
“Dengan skema ini, kita bisa bangun ribuan titik lampu sekaligus, dengan teknologi LED yang lebih hemat energi. Bahkan pemeliharaannya juga dijamin oleh pihak swasta,” tambahnya.
Selain itu, Riyanto menyebut bahwa penerapan KPBU juga memberikan keuntungan dari sisi manajemen risiko dan kualitas layanan.
“Risiko teknis dialihkan ke pihak swasta yang lebih kompeten, sementara pemerintah fokus pada pengawasan. Target akhirnya jelas, penerangan jalan yang merata akan meningkatkan keamanan dan mendorong ekonomi warga,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua daerah juga membahas faktor kunci keberhasilan KPBU, seperti perencanaan matang, dukungan regulasi, serta sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang studi banding, tetapi juga membuka peluang kerja sama antar daerah dalam mendorong inovasi pembiayaan infrastruktur yang lebih modern, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
