MADIUN, terbitan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Ronggo Djoemeno, Caruban, Selasa (31/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Purnomo Hadi, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Madiun, perwakilan Bapperida dari berbagai daerah, kepala OPD, camat, hingga unsur masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha.
Kepala Bapperida Kabupaten Madiun, Sodik Hery Purnomo, memaparkan capaian pembangunan periode 2021–2025 yang menunjukkan tren positif di sejumlah sektor. Ia menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
“Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan terhadap rancangan awal RKPD sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan inklusif,” ujarnya.
Adapun tema pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2027 adalah penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), transformasi ekonomi, peningkatan investasi, serta tata kelola pemerintahan. Untuk mendukung tema tersebut, Pemkab menetapkan sejumlah prioritas, di antaranya percepatan penanganan kemiskinan, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan infrastruktur ekonomi, modernisasi pertanian, pendidikan berbasis digital, serta pemerataan layanan kesehatan.
Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, stabilitas daerah, ketahanan bencana, dan pelestarian lingkungan juga menjadi fokus utama.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan rekapitulasi usulan pembangunan. Dari hasil Musrenbang kecamatan, tercatat sebanyak 1.425 usulan, dengan 1.101 di antaranya telah diverifikasi oleh Bapperida. Sementara dari pokok pikiran DPRD terdapat 1.052 usulan, dengan 869 usulan diteruskan ke perangkat daerah.
Pemkab Madiun juga mencatat capaian indikator pembangunan yang cukup positif. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari 83,27 pada 2021 menjadi 87,33 pada 2025. Pertumbuhan ekonomi naik dari 3,32 persen menjadi 5,33 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut meningkat dari 73,07 menjadi 75,47, sedangkan angka kemiskinan berhasil ditekan dari 11,91 persen menjadi 10,40 persen.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan seluruh usulan yang masuk akan diverifikasi dan diselaraskan dengan visi-misi daerah serta program prioritas pemerintah pusat.
“Ini sudah ada seribuan lebih usulan. Nanti akan kita verifikasi mana yang sesuai dengan visi-misi daerah dan juga program nasional,” ujarnya.
Menurutnya, usulan masyarakat masih didominasi pembangunan infrastruktur jalan. Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di berbagai sektor.
“Biasanya usulan jalan, tapi dengan kita buka layanan ini, masukan masyarakat luar biasa. Ini bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan,” pungkasnya.
