MADIUN, terbitan.com – Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Madiun periode 2026–2031 resmi dikukuhkan oleh Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, Sabtu (31/10/2026), di Hotel Sun City, Kota Madiun.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim mengingatkan bahwa PKB memiliki perjalanan sejarah panjang yang berakar dari masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Karena itu, perjuangan politik PKB harus senantiasa berpijak pada komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ia berharap sinergi antara PKB, ulama, dan pemerintah daerah terus diperkuat guna mendorong pembangunan yang konkret dan berkelanjutan.
Melalui kepengurusan baru ini, PKB Kabupaten Madiun menargetkan penguatan organisasi hingga tingkat akar rumput, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
PKB juga diharapkan mampu memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada petani, santri, serta masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Madiun, Purnomo Hadi, mengajak seluruh kader memperkuat konsolidasi organisasi dan memastikan kehadiran partai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Berdasarkan keputusan DPP PKB yang ditetapkan di Jakarta pada 1 Juli 2026, Muhtarom dipercaya sebagai Ketua Dewan Syuro. Sedangkan Purnomo Hadi menjabat Ketua Dewan Tanfidz, Nuryanto sebagai sekretaris, dan Wahyu Widayat sebagai bendahara.
Dalam pidatonya di hadapan para undangan, termasuk Bupati Madiun Hari Wuryanto, Purnomo Hadi menegaskan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar pengesahan struktur organisasi, melainkan sebuah komitmen pengabdian kepada masyarakat.
“Hari ini bukan sekadar pengukuhan struktur. Hari ini adalah ikrar khidmat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kader PKB tidak hanya hadir ketika momentum politik atau menjelang pemilihan umum (Pemilu). Sebaliknya, kader harus aktif turun langsung membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan.
Menurutnya, kader PKB harus peka terhadap kebutuhan petani, peternak, hingga persoalan lapangan pekerjaan bagi generasi muda.
“PKB harus bermanfaat. Jangan menjadi partai yang hanya datang saat pemilu. Datang saat petani susah pupuk, saat peternak membutuhkan pakan, dan saat anak muda membutuhkan pekerjaan,” pungkas Purnomo Hadi.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa kepengurusan PKB Kabupaten Madiun periode 2026–2031 dituntut tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga mampu membuktikan keberpihakan melalui kerja nyata di tengah masyarakat.
