NGAWI, terbitan.com – Proyek rehabilitasi dan pembangunan di SMA Karangjati 1 Ngawi dengan nilai anggaran sekitar Rp1,4 miliar menuai sorotan. Proyek yang wajib dikerjakan secara swakelola tersebut justru melibatkan banyak pekerja dari luar desa.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelibatan masyarakat sekitar dalam proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut. Padahal sesuai juknis, proyek swakelola semestinya banyak menyerap tenaga kerja yang bermukim di sekitar sekolah.
Kepala SMA Karangjati 1, Zaenal Abidin, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek mengacu pada petunjuk teknis (juknis) swakelola.
“Swakelola mengacu pada juknis. Melibatkan masyarakat dari lingkungan, tetapi kita punya perencana pelaksana, dia juga punya pekerja. Jadi tetap sharing,” ujar Zainal. Kamis (3/9/26)
Menurutnya, pekerja yang dilibatkan berasal dari beberapa unsur. Sebagian merupakan tenaga dari lingkungan sekitar, sementara lainnya merupakan pekerja yang dibawa oleh pihak pelaksana.
“Dari lingkungan lima sampai enam orang, ada total 15 orang pekerja.Sisanya memang orang dari perencana,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa komposisi tenaga kerja lokal bukan menjadi mayoritas. Padahal, penggunaan mekanisme swakelola kerap dikaitkan dengan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
Zaenal menjelaskan, pekerjaan saat ini masih berada pada tahap awal dengan progres sekitar 20 persen dan ditargetkan rampung pada Bulan Desember lantaran baru dikerjakan sekitar Bulan Juni.
Proyek tersebut mencakup rehabilitasi lima ruang kelas yang kondisinya dinilai sudah membutuhkan penanganan serius. Selain itu, terdapat pembangunan laboratorium di bagian belakang sekolah serta rehabilitasi toilet perempuan.
“Lima kelas roboh, itu bukan rusak ecek-ecek, tapi proyek revit bisanya ya rehab,” kata Zainal.
Ia memastikan pekerjaan dilakukan berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan. Kendati di lapangan masih ada pekerja yang tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) saat memasang atap sekolah.
Ditanya tudingan pekerjaan revitalisasi itu diserahkan kepada pihak ketiga, Zainal membantahnya.
Sementara itu, Tama selaku konsultan perencana dan pengawas yang menyebut dirinya memiliki badan usaha dan kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut mengaku hanya membantu mencarikan tenaga kerja untuk proyek revit lantaran diminta oleh kepala sekolah.
“Pak Zaenal minta kita carikan tukang, karena tukang lokal banyak yang garap perumahan, akhirnya kita carikan. ya ada juga orang Kwadungan,” ujarnya.
Tama menyebut, pekerja lokal enggan kerja di proyek revit sekolah lantaran upah yang diberikan cenderung murah.
“Hariannya gak sampe Rp.100.000 dibawah itu sementara kalau tukang rumahan masih minta makan lah disitu kan gak ada. Ya yang bayar hariannya tetep pak Kepseknya,” demikian Tama.
