SUMENEP, Terbitan.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Sumenep kembali menjadi sorotan tajam publik. Deretan polemik mulai dari ketimpangan Jasa Pelayanan (Jaspel), buruknya sistem layanan, hingga dugaan arogansi manajemen, tak hanya mengguncang internal rumah sakit, tapi juga mencoreng marwah Bupati Sumenep di mata masyarakat.
Kondisi ini dinilai sebagai potret buruk tata kelola layanan kesehatan di daerah yang justru telah digelontor anggaran besar setiap tahunnya. Di tengah slogan pelayanan prima, realita di lapangan justru jauh panggang dari api.
Isu pertama yang mencuat adalah ketimpangan pembagian Jaspel. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dokter spesialis bisa membawa pulang puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan, sementara tenaga non-medis seperti perawat, cleaning service, sopir ambulans, hingga tenaga gizi hanya mendapatkan belasan atau bahkan di bawah satu juta rupiah.
“Padahal Saat COVID-19 kemarin, kami semua ada di garda terdepan. Tapi sekarang kami diperlakukan seperti pelengkap penderita,” ungkap salah satu pegawai yang enggan disebut namanya.
Kondisi ini memicu gejolak moral di internal rumah sakit. Beberapa tenaga bahkan mengaku mengalami stres hingga nyaris mengundurkan diri. Ketimpangan ini disebut sebagai bentuk arogansi sistemik manajemen yang tidak transparan dan tidak berpihak pada keadilan sosial di lingkungan kerja.
Polemik ini kemudian menjalar hingga ke tingkat publik. Di media sosial, nama RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep jadi buah bibir. Banyak netizen mempertanyakan peran Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang hingga kini belum terlihat melakukan tindakan tegas terhadap pimpinan RSUD tersebut.
“Bupati harus turun tangan! RSUD itu milik rakyat. Kalau dibiarkan arogansi seperti ini, ya bisa rusak semua sistem pelayanan. Rakyat butuh pemimpin, bukan penonton,” tegas Dayat.
Di tengah konflik internal, mutu layanan di RSUD juga turut anjlok. Keluhan dari pasien makin banyak bermunculan. Salah satunya adalah soal diskriminasi pasien BPJS.
“Kalau pakai BPJS, kita sering dioper-oper. Dibilang kamar penuh, padahal ruangan kosong. Tapi kalau pasien umum, langsung ditangani,” kata Dayat
Kondisi ini makin memperburuk citra RSUD. Laporan dari Ombudsman RI wilayah Jawa Timur bahkan mencatat adanya peningkatan laporan terkait diskriminasi pelayanan dan kelambatan tindakan medis selama enam bulan terakhir.
Tak tanggung-tanggung, RSUD dr. H. Moh. Anwar mendapat suntikan APBD yang cukup besar. Tahun 2024, rumah sakit ini mendapat alokasi lebih dari Rp150 miliar. Ironisnya, dana jumbo tersebut tak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan.
“Kalau anggarannya besar, tapi pelayanan bobrok, itu sama saja korupsi moral,” ujar Dayat Mahjong sapaan akrabnya
Ia mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kabupaten melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana rumah sakit, termasuk dalam hal pengelolaan Jaspel dan pengadaan alat medis.
Desakan serupa juga muncul dari elemen Pemuda. Gerakan Pemuda Sumenep bahkan berencana menggelar aksi damai di depan kantor bupati untuk menuntut reformasi total di tubuh RSUD.
Di tengah semua kegaduhan ini, Bupati Achmad Fauzi dinilai terlalu diam. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi atau tindakan konkret dari Pemkab Sumenep.
“Pak Bupati harus turun langsung ke RSUD, jangan hanya menerima laporan dari kroni. Rakyat menunggu tindakan nyata, bukan pencitraan,” Lanjut Dayat
Ia menambahkan bahwa sikap diam kepala daerah hanya akan memperpanjang krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
RSUD dr. H. Moh. Anwar seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di Sumenep. Namun saat ini, publik justru mempertanyakan: apakah rumah sakit ini masih menjadi tempat pengabdian kemanusiaan, atau sudah berubah jadi ladang bisnis kelompok tertentu?
Jika Bupati tetap bungkam dan membiarkan arogansi manajemen rumah sakit berlarut-larut, maka jangan salahkan rakyat jika kepercayaan terhadap pemerintah daerah ambruk. Rumah sakit adalah wajah kemanusiaan, bukan alat memperkaya segelintir elit.
