SUMENEP, Terbitan.com – Polemik di tubuh RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep terus memanas. Setelah sebelumnya gagal menemui Direktur RSUD dalam rangka audiensi terbuka terkait dugaan praktik mafia tunjangan jasa pelayanan (jaspel), keberadaan pegawai siluman, dan penggajian dobel, Himpunan Pemuda Madura (HIPMA) memastikan akan turun aksi besar pada Senin, 30 Juni 2025 mendatang.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Dayat, salah satu tokoh pemuda dari HIPMA, yang kecewa berat atas sikap Direktur RSUD yang dianggap menghindar dari tanggung jawab publik. Menurutnya, kegagalan audiensi yang dijadwalkan sebelumnya bukan karena kurangnya itikad baik dari pihak masyarakat, melainkan karena pihak rumah sakit, khususnya Direktur, terus mengelak dari dialog terbuka.
“Sekarang kami putuskan akan turun aksi pada hari Senin, 30 Juni,” tegas Dayat, Kamis (26/6/2025).
Aksi yang direncanakan akan digelar ke Pemkab Sumenep itu disebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik atas ketertutupan informasi dan dugaan pelanggaran sistemik yang hingga kini belum mendapatkan penjelasan resmi dari pihak manajemen rumah sakit.
Dayat menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah poster, spanduk, dan dokumen pendukung sebagai bahan kampanye aksi damai nanti. Salah satu tuntutan utama adalah desakan agar Bupati Sumenep segera mencopot Direktur RSUD karena dinilai tidak memiliki keberanian moral menghadapi kritik dan membuka komunikasi dengan masyarakat.
“Ini bukan soal keberanian fisik, tapi soal komitmen moral dan keterbukaan. Kalau memang tidak mampu memimpin rumah sakit dalam suasana krisis, sebaiknya mundur saja atau Bupati segera menggantinya,” ujar Dayat.
Sebelumnya, publik dikejutkan dengan pernyataan Direktur RSUD Sumenep yang menyatakan tidak bisa memberikan klarifikasi kepada media maupun pengurus HIPMA sebelum mendapatkan izin dari Bupati. Tanggapan tersebut disampaikan lewat pesan WhatsApp kepada wartawan dan beredar luas di media sosial.
“Maaf untuk sementara saya tidak bisa melayani per personal atau per kelompok… InsyaAllah jika sudah dapat ijin dari bupati akan saya temui,” tulis Direktur RSUD sebagaimana tertangkap layar dalam pesan tersebut.
Sikap ini dinilai banyak kalangan sebagai bentuk penghindaran dan memperlihatkan lemahnya independensi Direktur dalam menjalankan fungsi komunikatif sebagai pimpinan lembaga layanan publik.
“Jangan jadikan Bupati sebagai tameng untuk membungkam kebenaran. Kami akan tetap lawan, dan kami ingin lihat apakah Direktur RSUD masih punya keberanian berhadapan dengan rakyat,” seru Dayat.
HIPMA juga menegaskan bahwa dalam aksi mendatang mereka akan membawa sejumlah elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat lainnya, untuk bersama-sama mendesak adanya reformasi menyeluruh di tubuh RSUD Sumenep, termasuk audit total terhadap anggaran jaspel dan verifikasi kepegawaian.
Selain itu, tuntutan kepada DPRD Sumenep agar segera menggunakan hak pengawasan dan memanggil pihak manajemen RSUD juga akan digaungkan dalam orasi. Menurut Dayat, parlemen daerah tidak boleh tinggal diam menyaksikan kebuntuan informasi dan dugaan penyimpangan yang terjadi di institusi vital pelayanan kesehatan tersebut.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. RSUD itu milik rakyat, bukan milik segelintir pejabat yang nyaman duduk di belakang meja dan menolak bicara,” pungkasnya.
Aksi pada 30 Juni ini diperkirakan akan diikuti puluhan massa dengan titik kumpul di Taman Bunga Sumenep pada pukul 09.00 WIB. HIPMA juga menyatakan telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi ke pihak kepolisian, dan siap menggelar unjuk rasa dengan tertib dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
