NGAWI, terbitan.com – Tiga aliansi mahasiswa di Kabupaten Ngawi, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ngawi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Ngawi, dan Kamisan Ngawi, menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Ngawi, Senin (1/9/25).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan dorongan agar DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Aksi damai yang berlangsung secara terbuka ini diikuti oleh perwakilan mahasiswa yang membawa spanduk dan poster bertuliskan dukungan terhadap RUU Perampasan Aset. Mereka juga secara bergantian menyampaikan orasi yang menuntut pengesahan RUU tersebut sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelumnya, enam aliansi direncanakan ikut aksi, namun tiga di antaranya mundur tanpa alasan sebelum pelaksanaan.
Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menerima langsung perwakilan mahasiswa di kantor DPRD dan menyatakan bahwa para pengunjuk rasa merupakan wakil masyarakat yang peka terhadap dinamika politik dan sosial. Yuwono menambahkan, aspirasi dari aksi damai ini akan disalurkan melalui fraksi-fraksi di DPRD yang mewakili partai politik.
“Melalui aksi damai ini maka telah kami siapkan kanal penyalurannya melalui fraksi-fraksi yang merupakan kepanjangan tangan partai,” ujar Yuwono Kartiko.
Sementara itu, Ketua PMII Ngawi, Abdul Latif, menyampaikan bahwa situasi nasional yang rumit menuntut langkah cepat untuk menjaga keutuhan bangsa, termasuk di daerah Ngawi. Ia berharap DPRD Ngawi dapat menjadi jembatan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
Para mahasiswa mengajukan lima tuntutan utama dalam aksinya:
1. Pemerintah segera mengambil langkah tegas, solid, dan bertanggung jawab atas persoalan bangsa.
2. Pemerintah memberikan perhatian materiil dan non-materiil kepada korban ketidakkondusifan.
3. DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah pemberantasan korupsi.
4. Mengecam segala bentuk provokasi, adu domba, anarkis, dan kekerasan.
5. Mendorong lembaga negara independen melindungi hak konstitusional warga negara.
DPRD Kabupaten Ngawi dipilih sebagai fokus penyampaian aspirasi karena peran strategisnya sebagai pemangku kepentingan utama di tingkat daerah.
Aksi damai ini menunjukkan keseriusan generasi muda Ngawi dalam mendukung langkah nyata pemberantasan korupsi dan menjaga stabilitas nasional.
