TERNATE, Terbitan.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Cropsion Word (HCW) Maluku Utara, meminta aparat penegak hukum Polisi dan Kejaksa agar bentuk tim khusus untuk mengikuti anggaran Corona. yang di anggarakan melalu APBD Provinsi sampai APBD di tingkat Kabupaten Kota.
Menurut Wakil Direktur Halmahera Cropsion Word (HCW) Maluku Utara, Razak Idrus mengatakan bahwa anggaran Virus Corona sangat Fantastis masing-masing Kabupaten Kota di anggaran bervariasi.
“Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 12 meliar, Kabupaten Halmahera Timur. Rp 3,4 meliar, Kabupaten Pulau Morotai. 18,5 meliar, Kabupaten Halmahera Tanggah Rp. 10 Meliar, Kabupaten Halmahera Barat Rp.15 meliar, Kabupaten Halmahera Selatan Rp 38 Meliar. Kota Ternate. Rp 5,5 meliar. Kabupaten Kepulauan Sula Rp 20 meliar, Kabupaten Halmahera Utara senilai Rp 56,6 meliar serta Kabupaten Pulau Paliabu sebesar Rp 35 milyar,” sebutnya.
Untuk itu menurutnya secara totalitas anggaran Pencegahan Waba Virus Corona oleh Pemerintah Provinsi dan 10 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara ini sebesar. 214 Meliar.
“Anggaran sebesar ini harus di awasi secara ekstra. dan memerlukan tim khusus yang harus di bentuk oleh Polisi dan Jaksa,” kata Rajak Idrus (Jeck) pada terbitan.com.
Anggaran yang suda plot oleh Provinsi dan 10 Kabupaten Kota. dengan jumlah total Rp 214 meliar itu dengan rincian per – Kabupaten Kota.
“Kami suda laporkan di KPK. dan KPK Pun suda mengetahui. terkait anggaran Covid-19 di Provinsi Maluku Utara,” ungkap Rajak Idrus, Senin (13/04/20)
Dia berharap bukan hanya Polisi dan Jaksa akan tetapi masyarakat LSM dan Wartawan pun harus terlibat untuk mengawasi anggaran tersebut.
“Memang polisi dan jaksa yang harus lebih ekstra aktif untuk mengikuti tahapan kucuran anggaran dari pemerintah setempat. sebab anggaran sebesar itu hanya untuk kepentingan masyarakat terutama pencegahan dan pengawasan wabah Virus Corona di Maluku Utara,” tegasnya.
Selanjutnya anggaran yang bersumber dari APBD yang di pakai untuk pencegahan waba Virus Corona, akan tetapi, anggaran APBN juga melalui dana desa yang dikelola langsung dari pemangku desa dalam hal ini kepala desa.
Ia menilai terkait Dana Desa kapolda harus fungsikan Polsek di setiap Kecamatan agar Dapat Mengikuti penyaluran Dana desa tersebut.
“Karna semua anggaran yang plot hanya untuk kepentingan pencegahan wabah corona dan kesejahteraan manyarakat yang ada di maluku utara,” jelasnya.
HCW Pun Suda membentuk Tim. Yang Menyebar Di setiap kabupaten, kecamatan dan desa. Dalam rangka mengikuti anggaran yang suda di plot oleh pemerintah sebab dana yang di anggarkan terlalu besar.
“Mulai saat ini HCW suda mengikuti proses aliran dana yang dikucurkan. karna tim kami sudah ada di lapangan dan kami pasti mengetahui soal anggaran itu peruntukannya. Tepat sasaran atau tidak. pasti kami tahu,” pungkasnya. {GNS}
