SAMPANG, terbitan.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Sampang kembali pertanyakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang yang diduga hanya menguntungkan para elite Desa.
Pasalnya, mayoritas BUMDes di Kabupaten Sampang diajukan sebagai simpan pinjam yang maksudnya untuk mendongkrak ekonomi masyarakat di tingkat Desa. Namun, faktanya justru terbalik. Dalam sejumlah desa yang terpantau menerima hal itu diduga justru tak ada manfaat hingga menuai banyak sorotan, Rabu (12/06/2019).
Sorotan itu disampaikan langsung oleh Bupati Lira Sampang, Sudar, SE. Menurutnya dengan adanya BUMDes mestinya dapat membantu mengangkat ekonomi masyarakat di tingkat Desa. Ia menilai dana tersebut diduga tak berjalan sebagaimana mestinya.
“Mayoritas BUMDes di Kabupaten Sampang khususnya pada tahun 2017 dibentuk sebagai wahana simpan pinjam yang menurut saya itu bertujuan untuk mempermudah masyarakat Desa yang ingin mendirikan usaha namun tidak ada modal sehingga ada solusi dari pihak BUMDes,” ucap Sudar pada terbitan.com.
Ia menyampaikan sekitar 76 kelompok BUMDes di Kabupaten Sampang pada tahun 2017. Namun, ia mengaku ragu atas pengawasan dari Dinas terkait. Mengingat menurutnya tidak ada tanda-tanda program itu berjalan.
“Memang tak semua diajukan sebagai wahana simpan pinjam. Namun rata-rata, hanya sebagian yang diajukan sebagai wahana sewa alat. Kami Lira akan terus mengawal sejauh mana manfaat program tersebut untuk masyarakat Desa,” jelasnya.
Mantan Sekda Lira Pamekasan itu meminta pihak Dinas terkait kembali melakukan pengecekan dan memberikan tindakan jika ada BUMDes yang Fiktif. “Kami harap pihak Dinas terkait segera melakukan evaluasi terkait hal tersebut. Mengingat sejauh ini kami duga anggaran tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Sementara Kepala Dinas DPMD Kabupaten Sampang, Malik Amrullah saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya membenarkan banyaknya Desa yang sudah mengajukan BUMDes, dia mengatakan benar ada sekitar 76 BUMDes di tahun 2017.
“Itu semua kewenangan Desa mas dan itu milik Desa, kami hanya memantau setiap tahun dan memberikan pembinaan jika ada yang kurang atau yang perlu ditingkatkan,” singkatnya.
Saat hendak disinggung mengenai hal lain ia tidak berkenan memberikan tanggapan, ia mengaku masih di acara. “Ya sudah begitu saja ya” ucapnya. Sedikit pak sebentar. “Tidak-tidak saya lagi di undangan,” tutupnya.
Penulis : Adie
Editor : Nia Erlita
