SAMPANG, Terbitan.com — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang kembali menuai kritik tajam dari masyarakat. Bagaimana tidak, program nasional Presiden Prabowo itu malah diduga jadi ajang bacakan korupsi.
Pasalnya, jatah makanan yang disalurkan untuk kebutuhan satu minggu penuh hanya berupa satu paket sederhana berisi dua botol susu kemasan, satu roti, satu biskuit, dan satu buah, sebagaimana terlihat pada paket yang diterima penerima manfaat.
Kondisi ini dinilai sangat tidak sesuai dengan standar pemenuhan gizi maupun tujuan utama program MBG yang digagas untuk mendukung kecukupan nutrisi peserta didik dan kelompok sasaran lainnya.
“Ini jatah untuk satu minggu. Bukan per hari,” ungkap Rifai salah satu wali murid penerima manfaat sambil menunjukkan paket MBG yang diterimanya.
Menurutnya, paket tersebut jelas tidak mampu mencukupi kebutuhan gizi harian, apalagi untuk rentang waktu enam hari.
Jika dirinci, paket MBG mingguan tersebut hanya berisi: 1. Dua botol susu minuman kemasan, 2. Satu roti manis, 3. Satu keju slice, 4. Satu buah.
“Jika dikalkulasikan, semua menu tersebut hanya sekitar Rp. 20.000 ribu rupiah untuk satu minggu atau enam hari masa belajar. Padahal, jatahnya per siswa Rp. 15.000 atau Rp. 12.000 jika misal ada potongan operasional, dan jika dikalikan enam hari yakni Rp. 90.000,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya tidak terdapat menu makanan utama, lauk berprotein hewani, maupun sayuran segar yang seharusnya menjadi komponen penting dalam pemenuhan gizi seimbang.
Selain kualitas menu, pola penyaluran yang dilakukan hanya satu kali dalam sepekan juga menjadi sorotan serius. Skema tersebut dinilai keliru karena bertentangan dengan prinsip pemenuhan gizi yang harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan setiap hari, bukan dikompensasikan dalam satu paket mingguan.
“Bagaimana bisa disebut makanan bergizi gratis kalau jatah seminggu hanya seperti ini? Ini lebih mirip snack, bukan asupan gizi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait keluhan tersebut. Warga berharap program nasional ini tidak sekadar dijalankan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata sesuai dengan tujuan awalnya.
