SAMPANG, Terbitan.com – Proyek pembangunan rumah susun (rusun) Polres Sampang senilai Rp3,8 miliar yang dikerjakan PT Abyakta Karya Utama menuai sorotan. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan pertanyaan terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kualitas konstruksi, hingga kepastian penyelesaian proyek sesuai masa kontrak.
Berdasarkan pantauan pada Jumat (6/11/2026), sejumlah pekerja terlihat beraktivitas tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab kontraktor dalam menjamin keselamatan pekerja.
Selain itu, hasil pengukuran media ini pada sejumlah titik menemukan jarak pemasangan begel besi pada kolom praktis bervariasi, mulai 15 sentimeter, 20 sentimeter hingga 22 sentimeter. Temuan ini perlu diklarifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis proyek.
Persoalan lain adalah tenggang waktu pekerjaan. Dengan masa pelaksanaan 121 hari kalender, proyek tersebut diduga telah mendekati batas akhir kontrak. Padahal, saat dipantau, pekerjaan masih berlangsung pada tahap plesteran, acian dinding, dan pemasangan kerangka atap.
Salah seorang pekerja, Rahman, mengatakan proyek tersebut melibatkan sekitar 30 pekerja dari Sampang dan luar daerah. Menurutnya, pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian plesteran dan pemasangan kerangka atap.
“Pelaksanaan proyek selama 121 hari kalender. Proyek ini mempekerjakan sekitar 30 pekerja yang berasal dari Sampang dan luar daerah,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi mengenai perbedaan jarak pemasangan begel, Rahman mengarahkan wartawan untuk meminta penjelasan kepada konsultan pengawas, PT Wilwatikta Kusuma Konsultan.
“Konfirmasi ke konsultan pengawasnya saja. Saya di sini hanya mengawasi pekerja dan ketersediaan bahan material proyek,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur PT Wilwatikta Kusuma Konsultan, Fandy, belum memberikan respons atas konfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan.
Sorotan tersebut juga disampaikan Sekretaris Jenderal LASBANDRA, Ahmad Rifa’i. Ia menilai kontraktor dan konsultan pengawas seharusnya terbuka memberikan penjelasan atas temuan di lapangan.
“Apa mungkin karena pekerjaan tersebut merupakan rusun milik kepolisian sehingga mereka merasa seolah kebal? Jangan begitu lah, apalagi di lapangan ada permasalahan yang membutuhkan penjelasan dari keduanya,” tegasnya.
Menurutnya, proyek yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Penerapan K3, kualitas konstruksi, serta ketepatan waktu penyelesaian harus menjadi tanggung jawab seluruh pihak terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari PT Abyakta Karya Utama maupun PT Wilwatikta Kusuma Konsultan mengenai temuan APD, pemasangan begel, dan kepastian penyelesaian proyek sesuai masa kontrak, berulang kali upaya konfirmasi dilakukan namun tak dijawab.
