BANYUWANGI, Terbitan.com – Selama pandemi Covid-19, honorarium guru honorer tidak jelas, karena mereka tidak lagi mengajar di kelas. Padahal selama ini guru honorer digaji sesuai dengan jam selama mereka mengajar. Yang lebih parah lagi guru-guru di sekolah swasta, karena orang tua anak didik enggan membayar uang sekolah selama masa belajar di rumah.
Kondisi ini mengundang keprihatinan Ketua Lingkar Studi Kerakyatan (Laskar), Muhammad Helmi Rosyadi. Diapun meminta agar para guru honorer sebagai kelompok yang terdampak Covid-19 juga turut diperhatikan.
“Kita minta guru honorer dimasukkan juga dalam kelompok terdampak Covid-19. Karena tidak ada pandemi saja hidupnya sudah susah, ditambah lagi sekarang masa virus corona. Jika tidak dibantu, mereka akan menjadi kelompok miskin baru yang sangat besar,” ungkap Helmi, kepada media ini.
Hingga kini, persoalan guru honorer belum terselesaikan. Bahkan di tengah pandemi, nasib jutaan guru honorer terkatung-katung. Guru honorer yang lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) 2018/2019 pun belum juga diangkat.
Menurut Helmi yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Miskin (ARM) ini, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Banyuwangi berjumlah 193.000 KK, Non-DTKS berjumlah 76.000 KK. Jadi Total penerima bantuan sosial (baksos) di Kabupaten Banyuwangi berjumlah 269.000 KK. Helmi pun juga tidak tahu, apakah guru honorer termasuk penerima bansos atau tidak.
“Karena itu pendataan sangat penting dan dibutuhkan komitmen serius. Anggaran yang kurang penting seperti hibah, perjalanan dinas, rapat maupun festival dialihkan dulu, fokus mengatasi dampak pandemi Covid-19,” tegas pegiat yang berbadan ceking dengan rambut nyentrik ini. (HS)
