Terbitan.com – Dalam sistem pemerintahan desa, kepala desa sejatinya adalah pelayan masyarakat. Namun, apa jadinya jika seorang kepala desa justru merasa bak seorang raja yang berkuasa penuh atas desa dan perangkatnya? Fenomena ini bukan sekadar cerita, tetapi realita yang terjadi di beberapa daerah, termasuk dalam kasus yang tengah ramai dibicarakan.
Kepemimpinan yang Otoriter
Seorang kepala desa idealnya bekerja sama dengan perangkat desa untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Seorang kades yang merasa berkuasa penuh sering kali bertindak semena-mena terhadap perangkat desa. Instruksi harus diikuti tanpa kritik, keputusan tidak boleh diganggu gugat, dan siapapun yang menentang dianggap sebagai musuh.
Perangkat desa yang seharusnya menjadi mitra kerja malah diperlakukan seperti bawahan yang harus tunduk tanpa syarat. Kebijakan dibuat tanpa musyawarah, sehingga keputusan yang diambil lebih banyak menguntungkan diri sendiri daripada kepentingan rakyat.
Pencitraan di Depan, Kebohongan di Belakang
Di depan masyarakat, sang kepala desa tampil bak pemimpin yang peduli, penuh janji dan seolah-olah menjadi pahlawan pembangunan desa. Namun, janji-janji yang ditebar justru tidak pernah ditepati. Bantuan yang dijanjikan tak kunjung datang, proyek pembangunan desa tak kunjung terealisasi, dan kesejahteraan rakyat tetap stagnan.
Pencitraan menjadi senjata utama. Setiap ada kegiatan desa, ia selalu tampil di depan kamera, berusaha menunjukkan kepedulian yang sesungguhnya hanya kepalsuan. Namun, di balik layar, kepentingan pribadi lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat.
Praktik Mistis Demi Kekuasaan
Yang lebih mengejutkan, demi mempertahankan kekuasaan, ada indikasi bahwa kepala desa ini juga menggunakan cara-cara mistis atau gaib. Ritual tertentu dilakukan untuk “menjaga” jabatannya, bahkan konon ada perangkat desa atau masyarakat yang merasa terancam karena hal-hal di luar nalar.
Kepemimpinan semacam ini tentu sangat merugikan masyarakat. Desa yang seharusnya menjadi tempat berkembang dan maju justru terhambat oleh ulah pemimpin yang lebih mementingkan kekuasaan dan citra dibandingkan kesejahteraan rakyat.
Saatnya Masyarakat Bersikap
Pemimpin seperti ini tidak boleh dibiarkan berkuasa terus-menerus. Masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih pemimpin dan berani bersuara jika ada penyimpangan. Demokrasi di tingkat desa harus tetap dijaga agar kepala desa tidak merasa berkuasa seperti seorang raja. Jika perilaku ini terus dibiarkan, bukan hanya perangkat desa yang tertekan, tetapi masyarakatlah yang akan menjadi korban utama.
Pemerintahan desa bukan panggung sandiwara. Seorang kepala desa adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang harus dipuja.
