JAKARTA, Terbitan.com — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyatakan dukungan penuh terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga situasi keamanan nasional.
Sebagai bentuk dukungan tersebut, SMSI akan menggelar Konvensi Nasional bertema “Sinergi SMSI dan POLRI dalam Penegakan Supremasi Hukum dan Pencegahan Premanisme” pada 8–9 Juli 2025.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi strategis antara pers dan aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, termasuk penyebaran informasi hoaks dan praktik premanisme yang mengganggu ketertiban masyarakat.
“Pers tidak bisa berdiri sendiri. Sinergi dengan Polri sangat penting untuk membangun ruang informasi yang sehat dan menjaga kepercayaan publik,” ujarnya, Senin (9/6/2025).
SMSI, yang telah diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai organisasi media siber terbesar di Indonesia dengan 2.670 anggota di 34 provinsi, memandang bahwa peran media dalam menjaga stabilitas nasional tidak terlepas dari dukungan aparat keamanan, terutama Polri.
“Kami ingin menunjukkan bahwa media siber bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan ketertiban sosial,” tambah Firdaus.
Konvensi Nasional ini juga akan menjadi panggung penghargaan bagi aparat kepolisian yang dinilai berprestasi dalam menjalankan tugasnya. SMSI akan menganugerahkan PIN Emas serta penghargaan “Sahabat Pers” kepada sejumlah perwira Polri yang dianggap telah menunjukkan keterbukaan terhadap kritik, responsif terhadap isu publik, serta aktif mendukung ketahanan pangan nasional.
Ketua Panitia Konvensi Nasional SMSI, Rudi Sembiring, menjelaskan bahwa rangkaian acara akan melibatkan berbagai elemen, termasuk seminar, diskusi kebangsaan, dan pengukuhan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SMSI.
“LKBH SMSI akan menjadi jembatan antara media siber dan institusi hukum untuk edukasi serta perlindungan profesi wartawan,” katanya.
Dalam konteks penegakan hukum, SMSI menilai bahwa masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan, mulai dari intimidasi terhadap jurnalis hingga penyalahgunaan informasi di ruang digital. Oleh karena itu, SMSI berharap LKBH dapat menjadi mitra strategis Polri dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan insan pers.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi kelembagaan, SMSI juga telah mengajukan permohonan audiensi kepada Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Audiensi ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang konstruktif antara pimpinan Polri dan pengurus SMSI.
“Kami ingin membangun komunikasi yang setara, terbuka, dan bermanfaat untuk demokrasi,” ucap Firdaus.
SMSI juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam melawan berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian yang seringkali menciptakan keresahan sosial.
“Jika dibiarkan, hoaks bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Peran media dan Polri sangat strategis dalam menangkal hal ini,” ungkap Sekretaris Jenderal SMSI, M. Nasir.
Lebih lanjut, kegiatan konvensi ini diharapkan dapat menjadi model sinergi nasional antara media dan aparat penegak hukum yang bisa direplikasi di daerah-daerah. SMSI juga mengajak seluruh anggotanya untuk menjadikan konvensi ini sebagai momentum konsolidasi nasional.
“Ini bukan sekadar seremonial, tetapi komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih tertib dan informatif,” tambah Rudi Sembiring.
Dengan semangat Bhayangkara dan profesionalisme pers, SMSI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis Polri dalam menyuarakan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan menjaga persatuan bangsa melalui pemberitaan yang profesional, berimbang, dan beretika.
Tinggalkan Balasan