Oleh : Izul Muttakin
Kontestasi pemilu 2019 sudah di depan mata. Para calon, baik incumbent maupun pendatang baru sudah mulai mempersiapkan taktik polisitis.
Sedangkan, untuk kultur pemilih di setiap daerah berbeda-beda. Di sebagian wilayah tertentu, partai nasionalis cukup mampu menggabungkan suaranya. Sedangkan di sebagian yang lai, partai-partai Islamlah yang memegang tombak kejayaan melalui para ulama dan kiai.
Seperti di Kabupaten Situbondo misalnya. Kiai berperan sangat urgen untuk ‘menentukan’ tingkat terpilihnya calon pemimpin. Baik itu eksekutif maupun legislatif.
Maka tak heran, jika setiap menjelang pesta demokrasi, pondok pesantren kerap kali disambangi para tokoh politik maupun para calon. Sebab disanalah lumbung suara berada.
Nahasnya, pada beberapa waktu yang lalu, komisi pemilihan umum (KPU) mengeluarkan larangan untuk berkampanye di lembaga-lembaga pendidikan, fasilitas pemerintahan dan temlat ibadah. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal 280 ayat 1 hruf H berbunyi, “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Namun sepertinya, aturan ini tidak cukup kuat mengesampingkan peran para ulama maupun kiai di sebagian masyarakat. Meskipun tidak bisa dipungkiri, tidak semua kiai memilih terjun atau ikut cawe-cawe dalam politik praktis. Seperti komitmen dan netralitas yang dipegang teguh oleh KHR. Achmad Azaim Ibrahimy, salah satu kiai dan ulama tersohor di Situbondo.
Dalam pandangan Kiai Azaim, setiap orang diberikan amanah yang berbeda-beda. Disesuaikan tupoksinya. Bahkan Kiai Azaim memetekan dengan begitu jelas mengenai tugas Umara dan ulama. Dimana tugas ulama adalah mengatur pemerintahan dan menjaga kondusifitas bangsa. Sedangkan ulama, adalah seorang guru yang tugasnya mengajar dan membimbing umat menuju peradaban yang baik.
Sehingga ke depannya, masyarakat dituntut cerdas memilih dan memahami alur politik. Terlebih dalam menentukan sosok figur yang akan dipilih menjadi pemimpin di meja-meja eksekutif maupun legislatif.
Sebab, tak ada jalan lain untuk memperbaiki roda pemerintahan bangsa, selain sikap kritis dan selektif dalam menentukan pilihan. Tidak menggantungkan diri kepada figur yang dianggap agung. Apalagi terhadap tekanan dan permainan penguasa. Sehingga bentuk pemilihan jujur, adil dan terbuka dapat benar-benar terealisasi.
IZUL MUTTAKIN.
Tokoh Muda Situbondo.
Pendiri Pena Rakyat “Komunitas Penyair dan Penulis di Situbondo”
Mantan Presiden BEM universitas Ibrahimy Sukorejo. Situbondo.
