BONDOWOSO, Terbitan.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) H. Tohari meminta maaf kepada seluruh masyarakat Bondowoso. Pasalnya, penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 molor.
Kesalahan ini bukan kepada DPRD. Karena kalau Senin, 20 September 2021 (draf RAPBD masuk red), maka DPRD hanya mempunyai jangka waktu pembahasan 10 hari. Padahal pembahasan itu maksimal 1 bulan dilakukan siang malam.
“Sekali lagi saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Bondowoso. Eksekutif sampai sekarang masih belum kirim dtaf RAPBD ke DPRD,” Katanya.
Faktor penyebab molornya RAPBD bisa karena eksekutif sibuk dengan urusannya masing masing. Atau sengaja dibikin molor karena memang tidak tau harus ngapain.
“Akibatnya jadi berantakan semua. Kalau RAPBD molor maka bisa dipastikan APBD nanti molor. Maka pembangunan juga semakin lambat,” Paparnya.
Lanjut H. Tohari bahwa ketentuan dalam UU 23/2014, PP 12/2019 serta Permendagri 77 dan 64 tentang penyusunan APBD 2021. Waktu yang ditentukan dalam skedul diawal Agustus draf RAPBD harusnya sudah masuk.
“Kita sebenarnya di awal Agustus sudah menyusun KUAPPAS yang dibahas di DPRD lalu menjadi kesepakatan bersama di APBD,” Terangnya.
Kemudian di minggu kedua kata Tohari, berdasarkan kesepakatan tadi selesai paling tidak di akhir 30 September 2021atau tiga bulan sebelum tutup anggaran.
Lebih jelasnya begini, eksekutif mengajukan Rancangan APBD (RAPBD) kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung. Jika RAPBD disetujui maka rancangan tersebut akan diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah.
‘Kalau per hari ini belum masuk apa yang mau dibahas. Jika pun masuk DPRD harus cepat membentuk Bamus,” Kesalnya.
Kendati demikian, sejauh ini perubahan RAPBD untuk menjadi APBD belum masuk di DPRD. Padahal perubaham tersebut guna untuk menyusun KUAPPAS.
“Eksekutif harus ingat bahwa APBD berfungsi untuk kemakmuran masyarakat makanya harus tepat waktu. Jangan lampaui,” paparnya.
Tohari juga menjelaskan dalam penetapan APBD molor, DAK dan DAU sudah pasti tidak akan sesuai dengan harapan masyarakat. Kendatinya, jangan salahkan DPRD karena yang lambat eksekutif.
Dampak yang signifikan dari keterlambatan ini yakni pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Sejatinya, sejauh ini anggarannya masih kurang.
“Pilkades terancam tidak ada. Kasian masyarakat sejauh ini honor panitia Pilkades belum dibayar. BPJS perangkat desa juga belum teratasi,” Pungkasnya.
Hadir dalam acara lintas Fraksi, Wakil ketua DPRD : sinung sudrajat dan H Buchori Mun’im
Para ketua Fraksi: H Tohari (FPKB) Andi Hermanto (FPDIP), Kukuh Raharjo (F Golkar) tampak juga para pimpinan Partai Ady Kriesna (Ketua DPD Golkar yang juga ketua komisi 4), Setya budi (Ketua Gerindra) Ferry Firmansyah (Ketua Demokrat) H Sutriyono ketua Komisi 3 dan lainnya.
