BONDOWOSO, Terbitan.com – Komisi ll DPRD Bondowoso menyoroti penugasan terhadap petugas penyuluh lapangan (PPL) Dinas Pertanian. Pasalnya diduga tidak sesuai tugas pokok dan fungsi pada kinerja saat ini.
Menurut Zaki Imron Humaidi, anggota Komisi ll DPRD Bondowoso mendesak pemerintah kabupaten mengoptimalkan peran petugas penyuluh lapangan dinas Pertanian sesuai dengan tupoksi mereka.
Lantaran, ada petugas penyuluh lapangan dinas Pertanian tidak diperankan dalam tupoksinya secara maksimal. Bahkan diperankan untuk tugas yang tidak sesuai dengan kompetensinya, yaitu pendataan rawan ketahanan pangan.
“Penugasan PPL yang datang ke desa, minta data calon penerima beras rawan ketahanan pangan dasarnya apa. Ini adalah lelucon yang tidak lucu yang membuat tatanan birokrasi semakin carut marut,” kata Zaki Imrom yang juga politikus PKB.
Sedangkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah berbeda numenklatur. Bila ada kerjasama kedua dinas tersebut harus ada MoU yang jelas.
Untuk rawan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan sendiri sudah ada bidangnya tersendiri tanpa melibatkan dinas yang lain.
“Dinas Ketahanan Pangan kalau minta perbantuan kepada dinas lain dan tupoksi berbeda jauh dengan PPL Dinas Pertanian,” Ungkapnya.
Sementara Sukarsih, PPL Dinas Pertanian membenarkan juga masuk di Sistem Kewaspadaan dan Gisi (SKPG) di kecamatan Klabang.
“Tiap kecamatan SKPG itu satu orang dan saya diperbantukan pendataan rawan pangan di desa Karang Sengon, Kecamatan Klabang,” Katanya, Sabtu (21/8/2021)
Ia juga mengaku pendataan sejak lama rawan pangan dilakukannya. Soalnya laporan tiap bulan dinas Ketahanan Pangan mintanya pada dinas Pertanian.
“Mulai dulu sudah seperti itu, puluan tahun memang seperti itu. Karena laporan bulanan dinas Ketahanan Pangan mintanya kepada dinas Pertanian,” Tutupnya.
Kepala Dinas Pertanian Bondowoso, Hendrik Widotono mengatakan, memang ada PPL yang diperbantukan di Dinas Katahanan Pangan.
“Dinas Ketahanan Pangan memang meminta bantuan kepada dinas Pertaniaan. Minta PPL ditugaskan dibagian itu,” Pungkasnya.
