BONDOWOSO, Terbitan.com – Kesejahteraan berbeda akan dirasakan tenaga pendidik di Kabupaten Bondowoso. Lantaran disatu sisi ada yang bersedih, di sisi lain ada yang mungkin tersenyum.
Kesedihan ini akan dialami tenaga pendidik PAUD. Bagaimana tidak, honor yang akan diterima per bulan yang bersumber dari APBD bakal dihapus.
Hal itu tertuang dalam penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun 2022 untuk dibahas bersama dengan legislatif, pada Senin (13/12/2021).
Kemudian pada Selasa (14/12/2021) kemarin, dilanjutkan tanggapan dari Bupati dan membenarkan dalam R-APBD tersebut Pemerintah Daerah telah menghapus honor guru PAUD dan Bosda Madin.
Ketua Komisi II dari Fraksi PDI-P Andi Hermanto, mengatakan tidak setuju bila honor guru PAUD dan Bosda Madin tahun 2022 dihapus.
Ia meminta agar anggaran itu tetap ada dan dimasukkan dalam program kegiatan skala prioritas untuk kesejahteraan para guru PAUD dan Bosda Madin.
“Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh ketua fraksi PPP Sahlawi. Bahwa kita akan sama – sama memperjuangkan nasib guru PAUD dan Bosda Madin,” katanya, Kamis (16/12/2021)
Kendati demikian, sebenarnya dalam pembahasan Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebenarnya tidak masuk dalam draf APBD 2022.
“Saya berharap dalam pembahasan BKAD besok anggaran itu harus muncul,” ungkapnya.
Sementara Ketua Komisi I dari fraksi PKB, H Tohari S.Ag mengatakan setelah melihat draf APBD 2022 sangat pesimis guru PAUD dan Bosda Madin bisa dianggarkan kembali
Namun pihaknya dan seluruh Fraksi di DPRD sangat yakin setelah ada penyampaian dari ketua fraksi PPP bahwa masih banyak potensi anggaran yang lain layak untuk digeser.
Selain itu, ia berharap dalam pembahasan BKAD anggaran tersebut tetap ada. “Saya yakin ketua fraksi PPP telah mendapat bocoran dari teman – teman tentang anggaran yang perlu digeser,” ucapnya.
Kendati demikian, honor guru ngaji yang akan datang dalam draf APBD 2022 menjadi Rp 1 juta. Harusnya, paling tidak Pemkab mampu mempertahankan sebesar Rp 1,5 juta.
“Saya sepakat honor guru ngaji tetap Rp 1,5 juta. Walau nantinya honor itu tidak ada kenaikan yang penting tetap,” pungkasnya.
Hadir dalam acara lintas ketua Komisi dan ketua Komisi I dari F-PKB H Tohari, Ketua Komisi II dari F-PDIP Andi Hermanto, tampak juga para pimpinan Partai Ady Kriesna (Ketua DPD Golkar yang juga ketua komisi 4), H Sutriyono ketua Komisi 3 dan H. Syamsul Tahar dan Didampingi Wakil ketua DPRD Sinung sudrajat.
