SAMPANG, Terbitan.com – Pengadaan iPad sebagai sarana penunjang kinerja 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur diduga tidak sesuai Spek.

Pasalnya, setiap anggota DPRD Sampang dianggarkan Rp. 10 Juta untuk satu unit iPad. Namun, pembelanjaan dari anggaran itu justru dinilai rendah sesuai spesifikasi.

Sementara Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sampang, Moh. Anwari Abdullah mengatakan bahwa pengadaan iPad atau tablet anggota Dewan sudah sesuai spesifikasi dan tidak ada bancakan korupsi.

“Pengadaan sesuai dengan ketentuan, yakni dari pagu Rp 10 juta per unit setelah melalui proses menjadi Rp 9,9 juta per unit, dengan nilai total Rp. 445.000.000,” katanya, Jumat (21/03/2025).

Dijelaskannya, pengadaan iPad 45 anggota DPRD sebagai penunjang kinerja atas permintaan dari tahun 2023 dan bisa terealisasikan tahun 2025 ini, yang kemudian secara teknis pengadaan melalui PPTK-nya dan diproses melalui e-katalog.

Sekwan juga membantah adanya informasi bawah ada Oknum Pimpinan DPRD Sampang yang kecipratan dari anggaran pengadaan Tablet tersebut.

“Pengadaan tablet itu ada pihak ketiganya, yakni Binarr Manikam Surabaya, dan terkait informasi ada Pimpinan yang meminta bagian atau Fee dari pengadaan ini tidak benar,” akunya.

Di tempat yang sama Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Dewan, Moh. Adi menyampaikan jika kegiatan ini dilakukan melalui e-katalog versi 5.

“Ini prosesnya melalui e-katalog versi 5, harga yang berada di e-katalog tentu tidak sama dengan harga marketplace, ada pengeluaran tambahan di e-katalog,” sanggahnya.

Ditanya mengenai detail spesifikasi iPad atau Tablet yang diterima anggota DPRD, ia mengaku mendapatkan Merk Samsung Tipe S9 dengan kapasitas 6/128 GB. “Untuk spesifikasi Mereknya Samsung, Tipe S9 dengan kapasitas 6/128 GB,” tutupnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sampang Moh. Iqbal Fathoni saat dikonfirmasi awak media mengaku tidak tahu mengenai proses pengadaan tersebut lantaran tidak ada koordinasi dengan Pimpinan DPRD Sampang.

“Kami tidak tau karena tidak ada koordinasi dgn pimpinan,” singkatnya.