BONDOWOSO, terbitan.com – Dikatakan ketua Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Abduh, dari perwakilan Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Senin (13/05/2019) saat gelar aksi demo di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan bahwa honornya belum cair.

Sejak Maret dan April, honor PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh KPU Bondowoso hingga saat ini belum diberikan. Sehingga pihaknya dan perwakilan dari wilayah se-kabupaten Bondowoso mendatangi KPU.

Baca Juga :
KAHMI Bondowoso Tolak Hibah Rp200 Juta: Sindir Keras Skala Prioritas APBD di Tengah Krisis Infrastruktur
Tragedi Kemanusiaan: Seorang Lansia Diduga Akhiri Hidup, Relawan Mengaku Terlambat Memberikan Bantuan
Ali Baharun Dukung Don Muzakir Mengisi Posisi Wakil Menteri Pertanian

“Sejak bulan kemarin honor PPK dan PPS belum cair, kita berharap bulan ini sudah dapat dicairkan oleh KPUD Bondowoso,”kata Abduh, didampingi teman-temannya.

Bahkan, PPK dan PPS mengancam bakal mendatangkan massa yang lebih besar jika honornya tidak cepat terbayarkan. Jika SPJ yang selalu menjadi permasalahan, karena sejak awal memang tidak ada Bimtek SPJ.

“Lucu, setelah Pemilu selesai pihak KPU mau mengadakan Bintek (Bimbingan Teknis). Padahal dari awal kita semua ingin ada Bintek,” ujarnya.

Sampai saat ini PPK dan PPS keluhkan gaji yang belum dibayar selama dua bulan. Serta ada juga uang operasional yang belum terbayarkan.

“Kerja kami sudah berat. Masak dak kasian, teman-teman sampai datang ke KPU menagih haknya yanh saat kini masih belum ada kejelasan,” pungkasnya.

Sementara Hairul Anam, Ketua KPUD Bondowoso mengakui honor PPK dan PPS belum dibayar sejak Maret dan April. Dengan alasan terlambatnya pembayaran SPJ belum rampung.

“Sampai saat ini pembuat SPJ setelah disetor kepada sekretariat KPU, guna dilakukan kroscek masih ada kendala,” ungkapnya.

Saat ditanya dari 31 kecamatan, se-kabupaten Bondowoso masih berapa persen yang masih belum terbayarkan. Ia bilang masih belum tahu. Sedangkan SPJ yang harus disetor mulai Januari, Februari, Maret dan April.

“Kayaknya sampai saat ini, setelah pasca pemilu masih belum ada SPJ yang masuk. Kalau SPJ sebelumnya sudah ada progres, ada beberapa kecamatan SPJ yang masuk,” pungkasnya.

Berikut rinciannya: 

1. PPK:  a. Ketua: Rp. 1.850.000/orang/bulan  b. Anggota: Rp. 1.600.000/orang/bulan  c. Sekretaris: Rp. 1.300.000/orang/Bulan  d. Pelaksana/Staff Admin/teknis: Rp. 850.000/org/bulan 

2. PPS:  a. Ketua: Rp. 900.000/orang/bulan  b. Anggota: Rp. 850.000/orang/bulan  c. Sekretaris: Rp. 800.000/orang/Bulan  d. Pelaksana/Staff Admin/teknis: Rp. 750.000/orang/bulan