SIDOARJO, terbitan.com – Peringatan Gerakan 30 September 1965 (G30S) setiap 30 September menjadi peringatan penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.
Ketua Kopri PC PMII Sidoarjo Safitri Eria Farhani menyampaikan, bahwa refleksi sejarah bukan sekadar mengenang masa lalu. Namun juga sebagai pengingat kritis agar bangsa Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Menurut Safitri, peristiwa G30S merupakan titik balik dalam perjalanan bangsa. Tragedi itu meninggalkan jejak kelam berupa konflik ideologi, pertarungan politik, hingga pelanggaran HAM berat yang dampaknya masih terasa hingga hari ini.
Oleh karena itu, kata Safitri, sejarah G30S tidak boleh dipandang hitam putih. Sebab ada banyak versi, narasi, dan kepentingan politik yang membentuk pemahaman masyarakat hingga saat ini.
“Namun yang paling penting bagaimana kita mengambil pelajaran bahwa kekerasan, manipulasi sejarah, dan pertarungan ideologi yang membabi buta selalu menimbulkan korban dari rakyat kecil,” katanya.
Safitri menambahkan, generasi muda saat ini harus memiliki keberanian untuk membaca ulang sejarah dengan kritis. Salah satunya dengan membaca catatan sejarah dari berbagai sumber.
Generasi muda diminta tidak hanya mengambil sumber dari buku-buku resmi negara saja. Mereka harus membaca sumber lainnya seperti penelitian akademik, hingga suara para korban yang selama ini dibungkam.
Menurut Safitri, hal itu penting karena selama puluhan tahun narasi sejarah G30S dipelintir menjadi alat legitimasi politik. Di mana korban dijadikan musuh negara, sementara kekuasaan dibiarkan membangun hegemoni.
“Inilah yang harus dikritisi oleh generasi kita hari ini, yaitu membaca sejarah bukan untuk membuka luka lama, tetapi agar kita tidak menjadi generasi yang buta dan mudah dimanipulasi,” tegasnya.
Safitri menjelaskan, semangat peringatan G30S seharusnya tidak berhenti pada pemutaran film atau seremoni tahunan, melainkan menjadi momentum untuk memperjuangkan demokrasi yang lebih substansial.
Safitri menilai, jika demokrasi di Indonesia masih rapuh. Hal itu tercermin dari kebebasan berpendapat yang dibatasi, penangkapan para aktivis, hingga perempuan yang masih menjadi korban kekerasan struktural.
Selain itu, Safitri juga menyoroti masih adanya praktik kekerasan, represi, hingga ketidakadilan sosial yang terjadi di berbagai lini kehidupan.
“Inilah wajah baru ketidakadilan yang tidak boleh kita diamkan. Semangat kritis dari peringatan G30S harus kita terjemahkan dalam perjuangan nyata melawan segala bentuk penindasan hari ini,” imbuh Safitri.
Sebagai Ketua Kopri PC PMII Sidoarjo, Safitri menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader Kopri, harus hadir di garda terdepan dalam memperjuangkan ruang-ruang kemanusiaan.
Dia menekankan agar perempuan tidak hanya menjadi objek, namun juga subjek penting dalam membangun kesadaran sejarah dan perlawanan sosial.
Safitri menegaskan, jika Kopri PMII Sidoarjo percaya bahwa mengingat G30S merupakan bagian dari jihad intelektual.
Menurutnya, peringatan G30S bukan untuk mengulang luka, melainkan untuk memperkuat solidaritas, memperjuangkan keadilan, dan menegakkan nilai kemanusiaan.
“Sejarah memberi kita cermin, jangan sampai bangsa ini kembali jatuh ke jurang perpecahan dan otoritarianisme,” pungkasnya.*
