SAMPANG, Terbitan.com – Terjadinya pencoretan atau Saldo Nol terhadap sejumlah penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau yang lebih dikenal dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak Januri 2021 hingga kini perbaikannya belum rampung.
Pasalnya, sejak Januri 2021 ada sebanyak 9753 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT di Sampang mengalami saldo Nol, hal itu tertuang dalam surat Kementerian Sosial (Kemensos) dengan nomor : 2867/4.4.1/DI/12/2020 dengan disertakan sepuluh alasan tercoretnya KPM dari Data Bayar Kemensos.
Seperti diberitakan terbitan.com sebelumnya, 10 alasan itu di antaranya, Ganda Dalam Satu Keluarga, Ganda Identik Tidak Terpilih, Ganda Tidak Identik Tidak Terpilih, KKS Tidak Terdistribusi, Nonaktif Finalisasi DTKS, Nonaktuf Pengolahan Feedback BJS, Nonaktif Pengolahan Feedback BST, Nonaktif Pengolahan Feedback Dukcapil, PKH Graduasi dan Tidak Transaksi Fiat.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Fadeli mengatakan terjadinya saldo nol di wilayahnya disebabkan oleh banyak hal, yang paling dominan menurutnya adalah data kependudukan ganda.
“Rata-rata karena ganda, namun seperti surat Kemensos beberapa waktu lalu ada 10 alasan di mana KPM tercoret dari data bayar tahun 2021 karena membutuhkan verifikasi dan validasi data,” ujarnya saat ditemui wartawan, Senin (08/03/2021).
Yang paling berat, kata Fadeli untuk memperbaiki itu Kementerian Sosial (Kemnsos) hanya memberikan waktu yang sangat minim terhadap Dinas Sosial untuk segera menuntaskan perbaikan itu.
“Kami ditarget dengan cepat untuk segera menuntaskan verifikasi dan Validasi data itu, sementara kita tahu sendiri bahwa mayoritas penduduk di Sampang tidak selalu update terhadap data kependudukannya,” ungkapnya.
Kendati begitu, pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang untuk dapat membantunya dalam proses Validasi data.
“Kami sudah berkoordinasi juga dengan Dispendukcapil untuk bisa membantu kami dalam pemadanan dan validasi data ini bagaimana segera selesai,” jelasnya.
Dari 9753 KPM yang tercoret, baru 1333 KPM yang sudah kembali seperti semula, menurutnya hal itu berdasarkan alasan tercoretnya yang disebabkan dari PKH Graduasi.
“Dari sembilan ribu itu ada 1333 KPM sudah kembali semua, karena ternyata setelah saya cek PKH Graduasi itu sudah sesuai, setelah kami laporkan ke pusat ternyata alasan kami diterima dan sudah aktif kembali,” tandasnya.
Pihaknya berharap pihak masyarakat dan Desa juga proaktif dalam melakukan update data kependudukan, mengingat itu juga akan membantu dan mempermudah kebutuhan sendiri saat ada problem.
“Kami harap semua juga proaktif dalam update data, termasuk masyarakat dan Pemerintah Desa. Karena ketika ada hal seperti ini bisa lebih cepat penyelesaiannya,” pungkasnya.
