JAKARTA, terbitan.com — Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menjadi salah satu dari 26 kepala daerah terpilih yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Program ini digagas pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan dan wawasan kenegarawanan para kepala daerah.
Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Inspektur Upacara. Seluruh peserta hadir mengenakan seragam PDL Komponen Cadangan (Komcad). Hadir pula Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dan Wakil Menteri Dalam Negeri.
Gubernur Lemhannas menegaskan bahwa KPPD merupakan program strategis untuk memperkuat pola pikir dan karakter kepemimpinan kepala daerah.
“Kegiatan ini membekali peserta dengan pemahaman utuh mengenai empat konsensus kebangsaan, wawasan Nusantara, kepemimpinan, dan komunikasi strategis,” ujarnya.
Tidak hanya digelar di Lemhannas, KPPD juga menyertakan agenda benchmarking ke Singapura. Para peserta dijadwalkan mempelajari sistem pelayanan publik terbaik di kawasan Asia, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, transportasi umum, pengelolaan sampah, hingga sekolah yang menerapkan Mastery-Based Grading (MBG). Seusai rangkaian kegiatan di Singapura, peserta kembali ke Jakarta untuk menyusun rencana strategis di BPSDM Kemendagri sebagai tindak lanjut program prioritas di daerah masing-masing.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan nilai kenegarawanan di lingkungan kepala daerah.
“Selama di Lemhannas, peserta diperkuat rasa nasionalisme, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, serta kesadaran persatuan bangsa. Kenegarawanan yang semakin matang akan berdampak langsung pada masyarakat yang dipimpinnya,” tegas Tito.
Selain penguatan wawasan kebangsaan, Mendagri menekankan bahwa inti dari pemerintahan adalah pelayanan publik.
“Esensi negara adalah pelayanan publik. Dan salah satu benchmark terbaik saat ini adalah Singapura,” tambahnya.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menilai program KPPD sangat relevan dengan kebutuhan daerah.
“KPPD ini sangat bagus. Selain memperkuat integritas dan wawasan kebangsaan, kami belajar tentang pelayanan publik yang efektif,” katanya. Rabu, (5/11/2025).
Bupati menegaskan bahwa meskipun pemerintah daerah tengah mengoptimalkan efisiensi anggaran, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang.
“Solusinya adalah gotong royong dan kebersamaan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Peran masyarakat dan tokoh masyarakat sangat diperlukan,” tegasnya.
Program KPPD Angkatan II ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kualitas kepemimpinan daerah dan meningkatkan standar pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
