PAMEKASAN, Terbitan.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Madura, Hj. Ansari, menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran pendidikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk anak-anak di pedesaan dan peserta didik di lembaga pendidikan swasta.
Hal tersebut disampaikan Hj. Ansari dalam kegiatan Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam) di Pamekasan, forum kolaborasi Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama untuk menyerap aspirasi serta membahas persoalan pendidikan Islam.
Menurut Hj. Ansari, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen perlu dipastikan tersalurkan secara efektif dan menjangkau anak-anak di berbagai wilayah. Pemerataan tersebut, kata dia, tidak hanya menyangkut akses peserta didik, tetapi juga dukungan terhadap lembaga pendidikan dan tenaga pendidik.
“Jadi, keefektifannya anggaran pemerintah, anggaran negara sebanyak 20 persen untuk pendidikan. Jadi perhatian DPR RI bersama mitra tentu bagaimana efektivitasnya anggaran negara supaya efektif yang 20 persen itu benar-benar tersampaikan kepada anak-anak bangsa di mana pun berada,” ujar Hj. Ansari.
Ia menyoroti adanya kesenjangan fasilitas antara sebagian sekolah negeri dan madrasah swasta. Menurutnya, sejumlah madrasah dan pesantren dibangun melalui inisiatif masyarakat, tetapi masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
Hj. Ansari menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya pemerataan pendidikan. Anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan swasta dan keagamaan juga merupakan bagian dari generasi bangsa yang berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak.
“Karena kita sama-sama mendidik anak bangsa. Dan sama-sama mencerdaskan anak bangsa,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa perhatian terhadap peserta didik dan tenaga pendidik semestinya tidak dibedakan hanya berdasarkan status lembaga pendidikan.
“Anak-anak bangsa, baik itu sekolah di negeri ataupun di swasta, harusnya memiliki perlakuan yang sama. Baik itu murid ataupun guru,” ujar Hj. Ansari.
Dalam forum tersebut, para pendidik dan pengelola lembaga pendidikan turut menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, termasuk kebutuhan bantuan bagi pesantren dan peserta didik yang belum menerima PIP meskipun dinilai layak.
Hj. Ansari menjelaskan, dirinya memperoleh kuota PIP sebanyak 8.500 pada 2026. Namun, ia menemukan adanya kendala dalam penyaluran, antara lain administrasi yang belum lengkap dan data desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga penerima.
Karena itu, ia meminta pengelola lembaga memperbarui administrasi secara berkala. Di sisi lain, ia mendorong pemutakhiran data penerima bantuan agar masyarakat yang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan memperoleh dukungan pemerintah akibat ketidaksesuaian data.
Hj. Ansari menegaskan, anggaran pendidikan perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya tercermin dalam besarnya alokasi anggaran.
“Karena uang rakyat yang harusnya kembali kepada rakyat, ini juga harus kita perjuangkan, termasuk uang pendidikan,” ujarnya.
Melalui kegiatan Ngopi, aspirasi dari para pendidik dan pengelola lembaga pendidikan Islam dihimpun sebagai bahan evaluasi. Hj. Ansari menyatakan masukan tersebut akan disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Agama, sehingga persoalan pendidikan di Madura dapat dibahas bersama mitra terkait.

























