PAMEKASAN, terbitan.com – Perdamaian antara anggota DPRD Pamekasan, Hamdi, dengan personel Satpol PP, Haryono, usai insiden di Upacara HKN ke-62, mendapat sorotan tajam dari Pengamat Politik Pamekasan, Samhari, Kamis (19/11/2026).
Menurut Samhari, persoalan tersebut tidak bisa hanya ditutup dengan kata miskomunikasi dan permintaan maaf. Sebab, yang terjadi adalah bentuk kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oleh seorang pejabat publik kepada pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas.
“Ini kaitan dengan kebijakan, domain saya sebagai analis kebijakan dan politik, bukan sekedar menengahi satu bentuk kekerasan verbal yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap pegawai pemerintah, dalam hal ini PNS Satpol PP,” ujar Samhari.
Samhari menegaskan, Satpol PP dalam insiden itu sedang menjalankan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) dan penjaga ketertiban.
Saat upacara dimulai, kata dia, semua pintu gerbang memang ditutup, termasuk gerbang Pendopo dan Pemkab. Petugas yang menjaga pintu gerbang sudah sesuai prosedur untuk sterilisasi lokasi acara.
“Korban ini dalam rangka menjalankan tugas, yang memang bukan pada tempatnya mendapatkan perlakuan seperti itu. Padahal dia menjalankan tugas yang diberikan, malah mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari salah satu anggota dewan,” jelasnya.
Yang paling dikhawatirkan Samhari bukan soal minta maafnya, tapi dampak jangka panjangnya ke mental seluruh anggota Satpol PP.
Menurut dia, Satpol PP itu satu kesatuan. Kalau satu anggotanya diperlakukan tidak pantas saat bertugas, maka seluruh kesatuan akan merasakan hal yang sama.
“Yang namanya satuan itu, kalau satu saja diperlakukan seperti itu, semua anggota akan merasa. Khawatirnya nanti ketika anggota DPRD melakukan pembahasan Raperda atau Perda terkait Satpol PP, mereka jadi tidak nurut, tidak akan masuk terhadap peraturan apapun,” tegasnya.
Samhari menilai, peristiwa ini harusnya dijadikan ukuran sejauh mana seorang pejabat publik pantas bersikap di depan umum, apalagi di hadapan petugas yang sedang menjalankan tugas negara.
“Jangan sampai ini hanya dijadikan alat untuk mengukur, lalu selesai. Ini harus jadi pelajaran bahwa tidak ada yang boleh berlaku di atas petugas yang sedang bertugas,” pungkasnya.
























