TANGERANG, terbitan.com – Senafas dengan yang dilakukan KPU Kabupaten Tangerang, saat ini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Gunung Kaler juga memaksimalkan pengawasan. Agenda pengawasan itu difokuskan kepada para penyelenggara pemilu di wilayahnya mulai dari anggota PPK, PPS hingga KPPS.

Ketua Panwaslu Gunung Kaler Elvi menegaskan, saat ini jajarannya mulai dari Panwaslu, PPDK (Panitia Pengawas Desa/Kelurahan) hingga PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) sudah intens memantau kinerja penyelenggara pemilu di wilayahnya. “Kami juga turut serta mengajak masyarakat ikut serta. Jika dalam tahapan pemilu ini ada pelanggaran yang dilakukan penyelenggara, segera laporkan kepada kami untuk segera ditindaklanjuti,” tegas Elvi.

Baca Juga :
Pengukuran Tanah Kini Bisa Terjadwal, Warga Tangerang Rasakan Layanan Lebih Cepat
ATR/BPN Kabupaten Tangerang Luncurkan “LARIS MANIS”, Roya dan Waris Kini Cukup Lima Menit
Tak Serumit yang Dibayangkan, Warga Tangerang Buktikan Urus Sertipikat Tanah Sendiri Lebih Mudah

Di sisi lain, pihaknya kini juga tengah memantau kinerja semua elemen mulai tingkat desa hingga kecamatan. Diantaranya adalah para pendamping PKH (Program Keluarga Harapan). “Ini semua kami lakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan program PKH. Sebab pendamping PKH harus netral. Tidak boleh ada keberpihakan dalam Pemilu,” ujar Elvi.

Saat ini, pihak Panwaslu Gunung Kaler sudah punya kelengkapan perangkat pengawas yang dipilih dari orang-orang yang punya integritas, kapasitas dan kredibilitas baik. “Tapi saya juga tetap berharap, masyarakat harus dilibatkan agar ikut mengawasi pelaksanaan pemilu,” pintanya.

Sebelumnya diberitakan, KPU Kabupaten Tangerang memberi perhatian khusus terhadap penyelenggara Pemilu di Kecamatan Gunung Kaler. Penyelenggara yang dipantau kinerjanya itu mulai dari tingkat PPK, PPS hingga KPPS.

Hal ini dikatakan oleh Ketua KPU Kabupaten Tangerang M. Ali Zaenal Abidin di sela-sela bimtek bagi anggota PPS Gunung Kaler dan Kresek, Kamis 4/4). Perhatian khusus itu diberikan karena dari pengalaman sebelumnya saat Pilkada tahun 2018, di salah satu TPS di wilayah ini yakni Sidoko terjadi kecurangan.

“Makanya kita gelar bimtek seperti ini kepada PPS termasuk PPK agar dapat melaksanakan tugas secara profesional,” ujarnya seraya mengatakan bahwa pihak KPU selalu memonitoring pekerjaan para penyelenggara di bawahnya.