TERBITAN– Masyarakat kembali dikejutkan oleh kabar tentang seorang oknum Kepala Desa (Kades) yang diduga memiliki kelainan seksual, suatu perilaku yang jauh dari norma sosial dan nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pemimpin masyarakat.
Seorang Kepala Desa adalah simbol kepercayaan rakyat. Ia bukan hanya memegang mandat administratif, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam kehidupan sosial. Ketika seorang pejabat publik justru terlibat dalam perilaku menyimpang, ini bukan hanya kegagalan personal, melainkan juga menggerus wibawa institusi pemerintahan desa itu sendiri.
Fenomena ini menandakan krisis moral yang serius di dalam sistem rekrutmen dan pembinaan pejabat publik di tingkat desa. Pemerintah daerah harus bertindak tegas. Tidak cukup dengan sanksi administratif; diperlukan juga pemeriksaan psikologis, pembinaan karakter, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Biarlah hukum berbicara, dan publik mendapatkan keadilan serta ketenangan bahwa para pemimpin mereka bebas dari perilaku tidak pantas.
Lebih jauh, peristiwa ini harus menjadi momentum bagi seluruh lapisan masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin. Kepala desa bukan hanya tentang kecakapan administratif, tetapi juga integritas pribadi.
Kami menyerukan agar semua pihak terkait -pemerintah daerah, aparat hukum, dan lembaga kemasyarakatan – bersinergi untuk menuntaskan kasus ini dengan transparan, adil, dan mendidik publik bahwa perilaku menyimpang dari norma sosial tidak bisa ditoleransi, terlebih jika dilakukan oleh seorang pejabat. Kita butuh pemimpin yang bermoral, bukan sekadar berkuasa.
