TANGERANG, terbitan.com – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Patrasana kondisinya memprihatinkan. Modal usaha yang digulirkan selama dua rahun yakni tahun 2017 dan 2018 tinggal menyisakan sedikit saja. Sebagian besar ada di tangan warga.
Kok bisa? Sekretaris BUMDes Patrasana Wahyudin menceritakan, BUMDes itu dibentuk tahun 2017. Saat itu pihak desa menganggarkan dari Dana Desa sebesar Rp300 juta.
Dengan uang itu, pengelola membuat usaha simpan pinjam untuk warga yang berdagang. “Ada warung sembako, tukang gorengan dan usaha kecil lainnya,” jelasnya. Ada sebanyak 200 pedagang kecil yang dikucuri bantuan modal, masing-masing Rp1 juta. Sehingga total untuk usaha ini Rp200juta. Sedangkan sisanya Rp100 juta untuk pembelian sarana dan prasarana kantor.
Tapi sayangnya, program pinjaman bergulir macet dalam pengembaannya. Hampir 80 persen tidak tertagih sampai saat ini. Akibatnya hal ini jadi sandungan pengurus untuk mengembangkan usaha. “Banyak tidak tertagihnya. Uangnya banyak nyangkut di pinjaman warga,” kata Wahyudin.
Padahal, katanya, dari dana Rp1 juta rupiah itu, angsurannya cukup murah. Per dua minggu sekali mengangsur Rp55 ribu. “Tapi ya itu tadi, banyak yang macet,” ungkapnya.
Di tahun 2018, BUMDes juga kembali mendapaf kucuran modal dari Dana Desa sebesar Rp100 juta. Dana ini untuk penanaman timun dan usaha jasa pembayaran online. Tapi lagi-lagi, usaha penanaman timun juga jeblok tak kembali modal.
Praktks yang kini masih usaha adalah layanan pembayaran online angsuran motor, pembayaran listrik dan lainnya. “Bahkan, biasa sewa kantor BUMDes yang tadinya bisa dibayar tahunan, kini hanya mampu dibayar bulanan sebab modal makin menipis,” keluhnya.
Meski begitu, ke depan dirinya optimistis mampu mengembangkan usaha yang lebih maju. Apalagi, di Kecamatan Kresek, dari 9 Desa, baru Patrasana yanf punya BUMDes. “Kami akan lakukan pembenahan sehingga kehadiran BUMDes bisa menjadi salah satu sumber pendapatan desa,” ujarnya.
Penulis : Ananta Putra
Tinggalkan Balasan