SANANA, Terbitan.com – Front Bersama Individu Pro Demokrasi yang tergabung dari 3 Organisasi Kepemudaan (OKP) Kemahasiswaan terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) serta Pembebasan Kolektif Kepulauan Sula melakukan demonstrasi di Depan Kantor Inspektorat Sula.
Pantauan media ini, Selasa (26/7/22), Masa aksi mendesak pihak Inspektorat Kepulauan Sula segera melakukan Audit permasalahan proyek proyek yang belum selesai di tahun Anggaran 2021 dan segera tuntaskan Pembangunan Infrastruktur di Tahun 2022, hingga kini belum juga dikerjakan
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kepulauan Sula, Rifki Leko dalam aksinya mempertanyakan hasil kinerja inspektorat, terkait hasil audit sejumlah pemasalahan proyek proyek 2021 yakni : Proyek peningkatan jalan Dofa – Pelita senilai Rp 2,6 milyar, Proyek Pembangunan Jalan Buya -Waikafia senilai Rp 2,6 milyar, Proyek pembangunan Jalan Saniahaya – Modapia senilai Rp 1,2 milyar
Peningkatan Jalan Dalam Desa Falbisahaya dan Rawa Mangoli senilai Rp 1,5 Milyar, Proyek jalan Kawata -Waisakai Rp 5,5 milyar, Peningkatan Ruas Jalan Menaluli – Trans Modapuhi senilai Rp 7,7 milyar, Proyek peningkatan jalan Capalulu – Kaporo senilai Rp 7,4 milyar, Anggaran BTT sebesar Rp 28 Milyar lebih, Anggaran Festival Tanjung Waka Sebesar Rp 5 Miliar dan lain lain, “tegas Rafli.
Lanjut Rafli, Dalam aksi ini akan terus berlanjut hingga pihak Inspektorat mengaudit Realisasi Anggaran di Tahun 2021, “katanya.
Sementara itu, Irban 3 Inspektorat Sula, Machful Sasmito menyampaikan bahwa Kepala Inspektorat Sula, Kamarudin Mahdi masih berada diluar Daerah, “Beliau sedang mendampingi Ibu Bupati untuk urusan di Kementerian,” ujarnya.
Pihaknya sedang menunggu Kepala Inspektorat balik dari luar Daerah, nanti kami tanyakan terkait tuntutan masa Aksi,” tandasnya.
Berikut pernyataan Sikap Masa Aksi:
1. Cabut 10 Izin Usaha Pertambangan di Pulau Mangoli.
2. Mendesak Bupati Sula segera lanjutkan pembangunan Jembatan kali Baleha, jembatan Fuata Waigay, Jembatan Wai’U.
3. Mendesak Kaporles dan Jaksa segera memeriksa Kadis Pariwisata soal Anggaran FTW.
4. Mendesak Kaporles segera tangkap dan periksa Mantan Kadis PUPR (Samsul Bahri Soamole).
5. Mendesak Kejari dan Porles Sula segera memeriksa Anggaran Jembatan Air Kali Baleha, Jembatan Fuata Waigay dan Jembatan Wai’U.
6. DPR gunakan Hak Angket untuk mengevaluasi Pemda Sula. {in}
