Bangkalan, Terbitan.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan meluncurkan aplikasi “KLIK AKU” (Klinik Konsultasi Akuntabilitas), sebuah platform digital yang memungkinkan kepala desa dan perangkatnya berkonsultasi langsung dengan auditor tanpa harus meninggalkan kantor. Langkah ini dinilai sebagai terobosan dalam mencegah kesalahan administrasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan sebagai respons atas masih lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola keuangan. Melalui “KLIK AKU”, konsultasi bisa dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

“Ini bukan sekadar aplikasi, tapi bentuk komitmen kami untuk membangun desa yang bersih dan berintegritas,” ujar Plt. Inspektur Kabupaten Bangkalan, Ahmat Hafid, saat ditemui di kantornya. Ia menegaskan bahwa layanan ini dirancang agar tidak ada lagi keraguan atau kesalahan dalam pengelolaan dana desa.

Menurut Hafid, model konsultasi daring ini jauh lebih efisien dibandingkan sistem konvensional. “Kepala desa tidak perlu datang ke kantor Inspektorat. Cukup buka aplikasi, dan mereka bisa langsung berdiskusi dengan auditor,” katanya.

Langkah ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi di tubuh Inspektorat Bangkalan. Taufiqurrohman, Sekretaris Inspektorat, menyebut “KLIK AKU” sebagai inovasi pelayanan publik yang mendukung prinsip _good governance_.

“Ke depan, kami ingin aplikasi ini menjadi jembatan sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa. Tujuannya jelas: tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel,” kata Taufiq.

Peluncuran “KLIK AKU” menjadi sorotan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dana desa. Berdasarkan data Kementerian Desa, lebih dari 30 persen desa di Indonesia masih menghadapi kendala dalam pelaporan keuangan. Bangkalan mencoba menjawab tantangan itu lewat pendekatan teknologi dan konsultasi proaktif.

Dengan aplikasi ini, Bangkalan berharap tak hanya mencegah pelanggaran, tapi juga membangun budaya akuntabilitas sejak dari desa.