Bangkalan, Terbitan.com – Anggota Komisi V DPR RI, Safiudin Asmoro, kembali menegaskan pentingnya percepatan pembangunan di Pulau Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi V bersama jajaran Kementerian PUPR di Pendopo Agung Bangkalan, Kamis (24/9/2025).
Dalam forum yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan serta kepala OPD, Safiudin menyoroti lambannya realisasi proyek strategis yang tercantum dalam Perpres 80/2019.
“Saya sudah lima tahun memperjuangkan Perpres 80 ini. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda realisasi. Minimal satu proyek harus jalan,” tegas Safiudin.
Ia menyebut Pelabuhan Socah dan Islamic Science Park sebagai dua proyek prioritas yang hingga kini belum menunjukkan progres nyata.
Safiudin juga membantah anggapan bahwa masyarakat Madura menolak pembangunan. Menurutnya, stigma tersebut sudah tidak relevan.
“Itu dulu. Sekarang kepala daerah di Madura justru terbuka dan mendukung penuh pembangunan,” ujarnya.
Politisi asal Madura itu turut menyoroti pencabutan Perpres 27/2014 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) melalui Perpres 112/2020. Sejak saat itu, menurutnya, tidak ada lagi intervensi pemerintah pusat terhadap pembangunan ekonomi Madura.
Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai 2026 memberi perhatian serius terhadap Madura.
“Ironis kalau Bangkalan yang jadi gerbang Gerbangkertosusila justru tertinggal. Banyuwangi saja bisa maju, kenapa Bangkalan tidak?” katanya.
Safiudin juga mendorong agar Madura ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mengingat potensi wilayah yang dinilai setara dengan NTB.
“Kalau NTB bisa jadi KEK, kenapa Madura tidak? Ini sudah wajib, bukan lagi sunah. Fardu ain bagi pemerintah pusat,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, ia meminta pemerintah desa mengalokasikan sebagian dana desa untuk beasiswa anak tidak mampu. Menurutnya, penguatan SDM lokal sangat penting agar masyarakat Madura siap menyambut industrialisasi.
