Reporter : Moh. Darma

BONDOWOSO, Terbitan.com – Fraksi Partai Golkar dan PPP di rapat Paripurna dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018, di Gedung DPRD Bondowoso, Selasa (11/6/2019).

Dua Fraksi tersebut dalam PU mempertanyakan kinerja dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Dikatakan oleh Imam Tahir, Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diciptakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun faktanya, sampai hari ini dari anggaran Dana Desa (DD) dalam BUMDes banyak yang dilaksanakan oleh desa diwilayah Kabupaten Bondowoso secara asal-asalan.

“Dana Desa dan BUMDes banyak masih dilakukan oleh desa asal-asalan,” ujarnya, salah satu poin yang dibacakan dihadapan seluruh pihak Eksekutif dan Legislatif yang hadir.

Senada dari Fraksi Partai Golkar, Basriyanti, saat membacakan bahwa realitas yang ada banyak BUMDes yang belum menunjukkan kinerja yang membanggakan. Pasalnya, jenis dan pengelolaan BUMDes sampai saat ini tidak jelas.

Sehingga kata Basriyanti, hanya berpotensi untuk menggugurkan kewajiban dan mengahabiskan mata anggaran dalam dana desa. Pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut terjadi.

Ironinya lagi, sambung dia, jika alokasi serapan anggaran yang besar, tidak mampu menciptakan BUMDes yang nyata-nyata mampu menjadi penopang untuk perkeonomian desa.

“Anggaran untuk peningkatan kapasitas BUMDes yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga tidak kecil. Yakni sekitar Rp 400 juta. Belum lagi dana pemberdayaan dana sekitar Rp 4,8 milliar,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat usai Rapat ParIpurna, saat dikonfirmasi mengatakan ke depan pihaknya akan melakukan intervensi. Sehingga Perdes tentang BUMDes itu sendiri harus asistensinya dengan Pemerintah Kabupaten.

“Saya ingin proses rekrutmen personil BUMDes, Ketua BUMDes dan sebagainya harus ada suatu kriteria khusus. Dan itu harus melalui feed and proper,” tandasnya.

Penulis : Dharma

E-KORAN