SANANA, terbitan.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kepulauan Sula, Romulus H. Holongan menyebut pemeriksaan 17 saksi KB dari 12 Kecamatan pada bulan kemarin oleh penyidik terkait kasus dugaan korupsi anggaran bantuan biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dak Non fisik 2018 tetap berjalan

Saat ini masih sebatas pemeriksaan 17 orang yang statusnya sebagai saksi, “Kemudian tertunda lagi, karena banyak kegiatan, sehingga jaksa di kantor tinggal dua orang, kadang juga satu orang karena ada tugas – tugas yang lain, “ucap Romulus saat di konfirmasi terbitan.com lewat pesan Whats Aap. Senin (11/11)

Baca Juga :
Serahkan Diri, Lasidi Leko Tersangka DPO Korupsi BTT Covid-19 Sula Dieksekusi
Praperadilan Korupsi BTT Rp28 Miliar Ditolak PN Sanana, Andi Muhammad Khairul Akbar Tetap Tersangka
Ditolak Hakim, Tiga Tersangka Korupsi BTT Sula Kembali Gugat Praperadilan di PN Sanana

Sementara untuk keterangan dari tujuh balas orang saksi itu bertujuan untuk mengumpulkan bukti – bukti dalam upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi anggaran bantuan biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dak Non fisik 2018 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 3.158.450.000

Hal ini mendapat tanggapan tegas oleh Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Corruption Watch (HCW) Maluku Utara Rajak Idrus, menuturkan, selaku lembaga anti korupsi terus mendorong agar Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kepulauan Sula,
secepatnya menyelesaikan kasus tersebut hingga ke meja persidangan, “tutup Rajak {GNS}