SANANA, Terbitan.com — Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, diduga melakukan perjalanan ke luar negeri yang disinyalir disponsori langsung oleh Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus. Perjalanan ini menimbulkan sorotan publik karena dilakukan di luar agenda resmi pemerintahan desa.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, rombongan para kades tersebut awalnya disebut mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta. Namun, dalam perjalanannya mereka diketahui turut mengunjungi sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Brunei Darussalam.
“Mereka awalnya bilang ada kegiatan di Jakarta, tapi ternyata jalan-jalan ke luar negeri juga. Ini jadi pertanyaan publik karena dibiayai bukan dari dana pribadi,” ujar salah satu sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya, Kamis (12/6/2025).
Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa perjalanan ini diduga merupakan bentuk kompensasi atas dukungan para kepala desa dalam Pilkada sebelumnya yang dimenangkan oleh Bupati Fifian. “Itu seperti hadiah karena sudah bantu saat Pilkada. Mereka diberi uang saku juga,” katanya.
Disebutkan pula bahwa setiap kepala desa menerima uang saku yang berasal dari dana pribadi Bupati. Meski nominal pastinya tidak diungkapkan, namun sumber tersebut memastikan pemberian uang saku itu benar terjadi. “Memang ada uang saku, meski tidak disebutkan jumlahnya. Tapi nilainya lumayan,” tambahnya.
Salah satu perangkat desa di Kepulauan Sula membenarkan adanya keberangkatan puluhan kepala desa ke luar negeri. “Betul, memang ada kepala desa yang pergi ke luar negeri. Tapi dari total 78 kades, satu kepala desa memilih tidak ikut,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kepulauan Sula, Rahmat Sillia, menegaskan bahwa keberangkatan para kepala desa tersebut tidak berkaitan dengan dinas yang ia pimpin. “Mereka bukan berangkat dengan Dinas PMD. Kegiatannya dengan Inspektorat. Silakan konfirmasi ke Inspektorat,” jelas Rahmat.
Pihak Inspektorat Kepulauan Sula sendiri hingga berita ini diterbitkan belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi atas kegiatan perjalanan luar negeri yang dilakukan para kepala desa tersebut.
Di sisi lain, belum ada satu pun dari 77 kepala desa yang ikut dalam perjalanan itu memberikan pernyataan saat dikonfirmasi oleh media. Perkiraan biaya yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut mencapai puluhan juta rupiah per orang, termasuk akomodasi, tiket, dan uang saku.
Kasus ini menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi terkait penggunaan dana serta etika pejabat desa dalam menjalankan tugas. Hingga kini, masyarakat menantikan klarifikasi resmi dari Bupati Fifian Adeningsi Mus atas dugaan keterlibatannya dalam pembiayaan perjalanan tersebut.
Tinggalkan Balasan