Diduga Penyimpangan. BPK RI Temukan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Pultab

  • Bagikan

TALIABU, Terbitan.com – Badan Perwakilan Keuangan, Perwakilan di Provinsi Maluku Utara menemukan penyimpangan pungutan pajak di Kabupaten Pulau Taliabu, Penyimpangan ini mengakibatkan Pemda Pultab kehilangan pendapatan pajak daerah dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun anggaran 2018 senilai Rp l.003.019.000,00

Pasalnya, Pemerintah Kabupalen Pulau Taliabu menganggarkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) senilai Rp 5.8l0.000.000,00 dan telah merealisasikannya seniiai Rp l 818. 160.523,00 atau 31,35% dari anggaran.

Berdasarkan pantauan media ini, Neraca per 31 Desember 2018, diketahui saldo Piutang Pajak Daerah dari Pajak MBLB senilai Rp l.623.341.002,00 dan berdasarkan Laporan Opcrasional (LO) diperoleh jumlah pendapalan Pajak MBLB – LO seniiai Rp l.901.728.523,00 yang menunjukkan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas Pajak MBLB yang dikeluarkan oleh Pejabat Penatusahaan Keuangan Daerah (PPKD) selama Tahun 2018.

BPK melaporkan permasalahan sistem pengendalian intem yaitu pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum optimal sebagaimana tertuang dalam LHP atas LKPD Kabupaten Pulau Taliabu TA 2018 Nomor 15.B/LHP/X1X.TER/5/2018 tanggal 21 Mei 2018, yaitu terdapat kesalahan perhitungan Pajak MBLB seniiai Rp l 7.902.937,50 dan terdapat pekerjaan galian yang belum ditetapkan nilai Pajak MBLB yang harus dipungut sesuia dengan Nomor : 21.C/LHP/XIX.TER/5/2019 Tanggal : 22Mei20I9

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Bupati Pulau Taliabu agar memerintahkan Kepala BPPKAD untuk Lebih optimal dalam merumuskan dan menyiapkan kebumhan pelaksanaan pendapalan serta pemungutan Pajak MBLB.

Baca juga:  Proyek Pengaman Pantai Penyak Pemenang Tender PT Dollar, Yang Berkontrak PT Cimendang

Melakukan verifikasi atas potensi pajak yang belum dipungut seniiai Rp 378.681.040,00 untuk selanjutnya ditetapkan SKPD Kurang Bayar (KB)/Lebih Bayar (LB)/Nihil dan Memerintahkan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendataan dan penetapan pendapalan asli daerah.

Hal tersebut mengakibatkan kekurangan pencairan daerah TA 2018 berupa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan senilai Rp 1,003.019.000,00, “Permasalahan tersebut terjadi karena, Kurangnya koordinasi antara Kepala Bidang Kas Daerah dengan Bidang Pendapatan BPPKAD, dan BUD dalam kegiatan pemungutan Pajak MBLB yang bersumber dari pembayaran kegiatan (SP2D-LS) kepada pihak ketiga.

Baca juga:  Mediasi PT BEK dan Warga Benangin, Kurang Lebih 4 Jam Hasil nya Belum Ada Kesimpulan 

Kurangnya kesadaran rekanan pelaksana kegiatan yang merupakan Wajib Pajak MBLB untuk melakukan perhitungan pajak secara mandiri (selfassesmcnt) dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD menyatakan bahwa pada prinsipnya mengakui temuan tersebut dan akan melaksanakan upaya dan langkah sesuai dengan rekomendasi sehingga Pajak MBLB dapat tertagih.

BPK merekomendasikan Bupati Pulau Taliabu agar menginstruksikan Kepala BPPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Kas Daerah meningkatkan koordinasi dengan Bidang Pendapatan BPPKAD dalam mekanisme pemungutan Pajak MBLB pada saal pembayaran kegiatan yang mengandung objck Pajak MBLB,

Baca juga:  Disporabudpar Sampang Kembali Tegaskan Tempat Wisata Lebih Serius Terapkan Prokes

Memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan imiuk memverifikasi perhitungan kembali atas kekurangan penerimaan Pajak MBLB senilai Rp l.003,019,000,00 sebagai dasar dalam penerbilan SKPD dan penagihan kepada pihak ketiga,

Memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan menyosialisasikan mekanisme perhitungan pajak secara self assesment kepada para rekanan pelaksana kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.

Hal tersebut mendapat tenggapan tegas dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Corupption Watch (HCW), Maluku Utara, Rajak Idrus kepada Terbitan, com lewat pesan Whats Aap, Kamis (27/08/20)

Lanjut HCW mendesak aparat penegak hukum agar segera proses temuan dari BPK RI Provinsi Maluku Utara tersebut, “tegasnya. {GNS}

  • Bagikan