MALAKA, terbitan – Masalah Pembukaan Lahan Tambak Garam Industri Malaka, Hingga Merusak Hutan Manggrove di Kabupaten Malaka NTT, Mendapatkan Perhatian Khusus, dan Akan Ditindaklanjuti Oleh Kantor Staf President di Jakarta.(12/03/2019)
Informasi yang berhasil di peroleh, pada hari senin 11/3/2019, pukul 10.00-13.00, Forum Peduli Mangrove Malaka (FPMM) mendatangi kantor staf presiden dan diterima oleh Tenaga Ahli Utama pada Kedeputian II Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan, di Kantor Staf Presiden di Jakarta.
Roy Tey Seran kepada media ini mengatakan, dia bersama pihaknya yaitu, Emanuel Bria Selaku Koordinator Umum FPMM, serta Fridolin Berek Taromi selaku anggota tim advokasi pada kesempatan itu telah menyerahkan dokumen terkait dan kronologi pembangunan tambak garam hingga merusak hutan mangrove itu kepada kantor staf presiden.
Dalam pertemuan itu, pihak FPMM mendesak pihak Kantor Staf Presiden, dalam hal ini Abetnego Tarigan selaku Koordinator untuk Penangangan Konflik Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yang didampingi oleh Ageng Nugroho, dan staf lainnya segera menaindaklanjuti tuntutan yang sudah dibahas bersama FPMM.
Pada kesempatan tersebut, Abetnego, yang merupakan mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, menyatakan sikap mendukung segala proses yang dilakukan FPMM, sebagai bentuk kontrol masyarakat, terhadap jalannya pemerintahan yang baik dan bersih, sebab hal ini merupakan perintah presiden untuk mereformasi birokrasi menjadi lebih baik.
Abetnego berjanji akan segera menindaklanjuti laporan FPMM dengan bersurat kepada pihak KLHK, ESDM, pemerintah daerah setempat, baik pada tingkat Kabupaten maupun Provinsi, serta pihak tepresiden, dengan tujuan untuk segera bertindak tegas menyelesaikan persoalan ini.
