Keputusan Penyelesaian Hukum Adat Gunung Peyuyan Ada di Tangan Damang Gunung Purei

  • Bagikan

 

MUARA TEWEH, terbitan.com – Menindak lanjuti Surat rujukan perdamaan antara pihak Desa Mea dan PT. Indexim Utama Corporation (IUC) yang difasilitasi oleh Polres Barito Utara minggu sebelumnya.

“kini pertemuan berlanjut di kantor Kecamatan Gunung Purei secara terbuka yang difasilitasi oleh Camat Gunung Purei, Ester, dihadiri oleh Kapolsek Gunung Purei Ipda Kuslan, Perwakilan Pihak Indexim dikepalai oleh Awiandi Tanseng, Manager Camp PT. Indexim,Kades Muara Mea Jayapura dan jajaran pemerintah desa, BPD desa mea, Damang Gunung Purei Sahayun dan undangan lainnya bertempat di Aula kantor Kecamatan Gunung Purei di Desa Lampeong, Selasa 29/09/2020.

Pertemuan ini menemukan sebuah titik terang walaupun melewati diskusi yang sangat alot. Penyelesaian point 1 sampai dengan point 4 perjanjian sudah didiskusikan bersama secara musyawarah. Namun masih menunggu keputusan Damang Gunung Purei sebagai tokoh kunci dipermasalah hukum adat yang menyangkut gunung yang tidak hanya disakralkan secara adat istiadat dalam ritual Wara namun juga oleh para pemeluk kepercayaan Kaharingan sebagai kepercayaan asli penduduk Kalimantan yang sangat erat kaitannya dan tidak terpisahkan dari hukum adat.

Usai pertemuan Damang Gunung Purei Sahayun mengatakan kepada media terbitan.com,  dalam pertemuan ini saya selaku Damang memberikan dua piring putih, (1). kepada Camat Lampeong, dalam hal ini mewakili Pemerintah Daerah Barito Utara,artinya piring tersebut adalah tanda penyerahan Urusan Gunung Peyuyan agar mendapat perhatian sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah agar segera ditetapkan legalitasnya menjadi sah oleh Negara agar tidak berpolemik lagi dikemudian hari.

Baca juga:  Tak Lagi Meminta Piring Putih Atau Pencabutan Dumas di Polres! Surya Baya, Cuma Meminta PT BEK Secara Sportif dan Gentleman Mengakui Kesalahannya

“Dan Piring kedua saya serahkan kepada Bapak Kapolres Barito Utara  yang diterima oleh Kapolsek Lampeong, Ipda Kuslan. yang artinya Piring ini menandakan bahwa Damang Gunung Purei menyerahkan segala pengamanan dan penanganan akibat rusaknya Gunung Peyuyan ini kepada aparat yang berwenang, apalila nanti setelah Perdamaian Pihak Indexim dengan Muara Mea selesai ada lagi pihak pihak lain yang menuntut kembali, karena saya menganggap apa bila para pihak menganggap ritual yang dilakukan oleh Majelis Kelompok Hindu Kaharingan saat membuka portal larangan adalah sah secara hukum adat,“silahkan saja.

“namun saya tidak bertanggung jawab apabila ada kejadian atau penuntutan kembali oleh pihak pihak lain yang merasa punya andil dan kepentingan setelah perdamaian dan pembukaan larangan ini, karena saya tegaskan ini bukan penyelesaian hukum adat yang dipertanggung jawabkan oleh saya, sebagai Damang Kepala Adat Gunung Purei, karena saya tidak dilibatkan dalam prosesnya,”. Tegas Sahayun.

Baca juga:  Jamilah Anggota DPRD Barut, Minta Polisi Mengusut Tuntas Pencemaran Nama Baiknya di Proses Secara Hukum

“Kalo semua pihak menyerahkan sejak awal urusan hukum adat ini kepada Kedamangan, maka Saya yang akan bertanggung jawab kepada semua pihak dari semua penjuru Kalimantan, bahwa hukum adat ini sudah selesai, dan tidak ada tuntutan lain lagi,” tambahnya.

Sementara Pihak PT. Indexim yang diwakili Awiandi Tanseng mengatakan,”kami juga menyerahkan piring putih kepada Damang Gunung Purei Sahayun sebagai tanda penyerahan sepenuhnya masalah hukum Adat kepada pihak yang benar benar membawahi dan mengurusi semua urusan adat istiadat lokal dimana PT. Indexim beroperasi,”ucapnya

Baca juga:  SMSI Sampang Ucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1442 H

“Ia juga mengatakan, sudah puluhan tahun kita berkomunikasi terkait keadaan ini, sejak operasi perusahaan Indexim mulai tahun 1977, Management kami mengucapkan terimakasih atas mediasi pihak Polres Barut.

Tekanan kepada kami sangat luar biasa, baik dari pihak management perusahaan sendiri maupun tekanan publik, dan kami sangat patuh dan taat pada Hukum Adat, semoga saja setelah kita serahkan kepada pihak yang berkewenangan permasalahan ini segera mendapatkan penyelesaian secepatnya, menyangkut point perdamaian ke 7, kami dari perusahaan siap membantu dalam kepengurusan legalitas Gunung Sakral ini kepada pihak Pemerintah,” terang Awi. (Iwan)

  • Bagikan