Penjelasan RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang Terkait Laporan Ke Kejati Babel

  • Bagikan

 

Pangkalpinang, terbitan.com – Manajemen RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung menggelar konferensi pers terkait laporan ke Kejati Babel oleh mantan honorer RSUD bernama Hendra

Ada tiga hal yang dilaporkan tentang dugaan penyimpangan di RSUD Depati Hamzah berupa belanja oksigen pasien covid-19, pembayaran insentif covid-19 serta pemotongan gaji honorer

Dalam konferensi pers yang dilaksanakan, Kamis (25/02/2021) di gedung RSUD Depati Hamzah, Direktur dr. M. Fauzan menyampaikan tanggapannya

Terkait tentang oksigen pasien covid-19, dr. Fauzan menjelaskan bahwa RSUD Depati Hamzah mendapat bantuan alat High Flow Nasal Cannula (HFNC) dari Kemenkes sebanyak 6 unit dan hanya digunakan untuk pasien covid-19  dengan gejala sesak nafas berat. HFNC ini tekanannya bisa mencapai 60 liter per menit yang tidak bisa dicapai dengan regulator biasa

“Jika alarm oksigen sudah berbunyi dan tekanannya sudah berkurang serta sudah tidak terbaca oleh alat kita, otomatis oksigen itu harus segera diganti dan pergantiannya dilakukan oleh perawat bukan oleh pelapor,”

Disampaikan Fauzan jika didalam tabung oksigen masih ada sisa adalah hal yang wajar karena tabung oksigen yang masih ada sisa sudah tidak bisa lagi mencapai target yang diharapkan, kemudian pergantian tabung hanya dilakukan oleh perawat dengan melepas regulator

Baca juga:  Tak Lagi Meminta Piring Putih Atau Pencabutan Dumas di Polres! Surya Baya, Cuma Meminta PT BEK Secara Sportif dan Gentleman Mengakui Kesalahannya

“Perawatlah disini yang menandai tabung tabung itu, tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan, katanya dia (pelapor-red) yang menandai. Tabung ini dari pasien covid-19 otomatis disimpan ditempat penyimpanan oksigen di ruangan itu juga,” ujarnya

Lebih lanjut, Fauzan mengatakan jika memaksa menggunakan oksigen tersebut sampai habis, otomatis akan membahayakan pasien itu sendiri karena 1 tabung oksigen hanya bisa digunakan selama 75 menit oleh pasien covid-19 yang mengalami gejala sesak nafas berat dan harus di sterilkan dulu karena berasal dari pasien covid-19

Sedangkan terkait pemotongan gaji honorer, Fauzan mengatakan bahwa itu tidak benar. Dikatakannya gaji sudah sesuai dengan kontrak honorer sebesar Rp. 1.650.000 dan pembayarannya dilakukan melalui transfer bank

“Gajinya sudah sesuai dengan tanda tangan kontrak Rp. 1.650.000 dan di potong BPJS ketenaga kerjaan Rp. 49.500 jadi gaji yang Ia terima Rp. 1.600.500. Dia bilang gajinya Rp.1.850.000 itu termasuk tunjangan, ini tidak bisa disamakan antara gaji pokok dengan tunjangan,” sebutnya

Baca juga:  Tak Lagi Meminta Piring Putih Atau Pencabutan Dumas di Polres! Surya Baya, Cuma Meminta PT BEK Secara Sportif dan Gentleman Mengakui Kesalahannya

Terkait pemotonganinsentif covid-19, disampaikan Fauzan berdasarkan Juknis dari Kemenkes yang hanya bisa nerima insentif adalah tenaga kesehatan sedangkan Hendra bukan tenaga kesehatan.

“Dia ini bukan tenaga kesehatan dan tidak berhubungan langsung dengan pasien Covid-19. Tugas dia ini hanya mengantar,menurunkan dan mendorong tabung oksigen ke depan pintu ruangan covid-19,” kata Fauzan

 

Sementara itu, Hendra Putra menyampaikan tanggapannya terkait hal tersebut.

“Terkait dengan dugaan penyimpangan oksigen dengan dugaan modus isi oksigen dalam tabung tak dihabisin atau yang masih terisisa 50 persen namun sudah dibalikin ke perusahaan pengisi ulang, nyata adanya,” sebutnya

Ia mengatakan sebagai karyawan di situ, atas dugaan ‘non efisiensi’ itu harus berpikir kritis. Kritis kenapa oksigen yang masih tersisa separuh itu harus diisi lagi, dan bukanya dihabisin dulu untuk pelayanan pasien Covid. Supaya tidak ada pemborosan belanja dan uang APBD Pangkalpinang tak habis sia-sia.

Baca juga:  Tak Lagi Meminta Piring Putih Atau Pencabutan Dumas di Polres! Surya Baya, Cuma Meminta PT BEK Secara Sportif dan Gentleman Mengakui Kesalahannya

“Saya sebagai karyawan di situ juga khawatir bilamana sampai ada temuan BPK atau penegak hukum atas dugaan ketidak beresan ini semua, saya khawatir jadi turut repot. Maka dari itu, hati nurani saya harus bersikap kritis menyikapi ini semua. Atas kritis ini semua, saya telah tanyakan langsung kepada pihak pejabat yang terkait dalam manajemen RSUDH kenapa isi tabung oksigen pemakaiannya cuma separuh itu. Tapi sayang, pejabat terkait itu cuma diam,” jelasnya

“Mungkin, karena saya kritis itulah mereka tidak suka. Akhirnya saya dipindahkan ke unit lain dan bukan lagi di oksigen. Atas pemindahan yang saya nilai tidak fair itu, lagi-lagi saya kritisi. Hingga akhirnya saya milih tidak lanjutin lagi tanda tangan kontrak,” pungkasnya

(*)

 

  • Bagikan