Pasal 335 Tajam Kepada Ulu-ulu Air di Bondowoso, Apa Akan Tajam Juga Kepada Sekda?

Ahyana Alias Mbok Ita, istri Samsuri Ulu-ulu air di Desa Lombok Kulon

BONDOWOSO, – Kondisi hukum saat ini lebih sering menuai kritik atas pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidak jelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai aturan.

Bahkan, istilah ini mungkin sudah lumrah bahkan sudah menjadi rahasia umum Negara kita tercinta saat ini. Bahwa, hukum dibilang timpang sebelah atau dalam kutip “tumpul ke atas runcing ke bawah“

Bacaan Lainnya

Maksud dari istilah ini adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi.

Seperti baru-baru ini terjadi pada Samsuri Alias Pak Ita, warga Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, yang kesehariannya bekerja sebagai Ulu-ulu air.

Pak Ita, sapaan akrabnya mempunyai dua orang putra yang tinggal dirumah menghadap ke Selatan berhalaman sungai. Selain dia sebagai Ulu-ulu air untuk menghidupi keluarganya Pak Ita bersama istrinya juga mencari pasir di sungai untuk dijual sebagai bahan material bangunan.

Kisah itu diceritakan Ahyana Alias Mbok Ita (55) istri dari Pak Ita, bahwa lantaran suaminya disangkakan Pasal 335 tentang pengancaman harus berurusan dengan hukum.

Berawal pada Hari Rabu dia berpamitan untuk mengairi sawahnya Suli. Keesokan harinya, pada Hari Kamis juga berpamitan hendak mengairi sawahnya Pak kiai di wilayah setempat.

Hari berikutnya, Jumat 27 September 2019 sekira pukul 14.00 suaminya berpamitan hendak mengairi sawah lagi. Entah kenapa baru sampai dihalaman tiba-tiba Handphone suami berbunyi dan tak lain dari Suli yang hendak mengairi sawahnya lagi.

“Saya berangkat dulu ia, tiba-tiba Handponnya bunyi setelah diangkat ternya Suli, dia minta mengairi sawahnya lagi. Padahal baru kemarin sawahnya diberi air. Tapi oleh suami saya tidak diperbolehkan, karena masih banyak sawah orang lain yang kering,” tiru Ahyana, Kamis (23/7/2020) dirumahnya.

Lanjut cerita Ahyana, Setelah itu Pak Ita (suami red) dilaporkan kepolisi oleh Suli. Ia langsung menjalani tiga kali pemeriksaan di Polsek Wonosari. Sebenarnya, kejadian ini pada tahun 2019 lalu.

Sejatinya, Jumat (12 Juni 2020) Pak ita dipanggil lagi oleh polisi dan hari itu juga langsung tidak ada pulang ke rumah. Bagai petir di siang bolong, setelah mendapat kabar dari menantu jika Pak Ita sudah ditahan di Lapas IIB Bondowoso.

Kuat dugaan berkas Pak Ita sudah lengkap dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso. Hingga kini Pak Ita sudah menjadi terdakwa dan sudah tiga kali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bondowoso.

“Setelah itu tidak pulang lagi, sebelumnya dari kepolisian tidak ada pemberitahuan kalau suami saya mau ditahan. Karena sebelumnya hanya wajib lapor di kepolisian,” ungkapnya.

Berita sebelumnya, Eko Saputro SH, Kuasa Hukum (Pengacara) dari pelapor Alun TS, mengatakan perkembangan perkara kasus Sekda Syaifullah yang sudah menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana oleh kepolisian.

Menurutnya, dia dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti pelapor. Sehingga diduga kuat sudah melawan hukum karena memaksa orang lain supaya melakukan/tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Kendati demikian, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 45 B UU No. 19/2016 tentang perubahan atas UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 335 KUHP.
“Menurut informasi yang saya terima bahwa hasil penyidikan dari penyidik sudah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum,” ungkap Eko Saputro.

Lebih lanjut Eko, bahwa ini artinya penyidik harus segera menyerahkan/melimpahkan tersangka berikut berkas dan barang buktinya kepada penuntut umum.

Kemudian penuntut umum kata dia, membuat surat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan menurut ketentuan pasal 139 – 140 KUHAP.

“Selanjutnya, menjadi kewenangan kejaksaan apakah terhadap tersangka akan dilakukan penahanan atau tidak, karena pasal yang disangkakan bisa dilakukan penahanan,” pungkasnya.

Pos terkait