Asisten 1 Pemkab Bondowoso Sebut BDT Bermasalah, 74 Ribu BPJS Dinonaktifkan

BONDOWOSO, Terbitan.com – Dikatakan Asisten 1 Pemkab Bondowoso, Agung Tri Handono bahwa sebanyak 74 ribu peserta BPJS Kesehatan di Bondowoso dinonaktifkan sejak Agustus 2019. Lantaran nama peserta tersebut tak masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Menurutnya data yang dinonaktifkan itu merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu berdasarkan kebijakan pemerintah pusat menonaktifkan peserta BPJS yang preminya di bayar oleh pemerintah pusat.

Baca Juga :

“Sampai hari ini ada 74 ribu masyarakat Bondowoso peserta BPJS yang preminya dibayar pemerintah pusat atau BPJS PBI dan JKN itu dinonaktifkan oleh BPJS pusat,” kata Agung, Selasa (12/11/2019).

Syarat untuk peserta BPJS PBI dan JKN harus masuh di BDT. Akan tetapi setelah di nonaktifkan ternyata masih banyak kategori warga miskin.

“Maka saya sebut ini ada problem pada BDT dan karena sudah dinonaktifkan berati kartunya sudah tidak aktif lagi dan nasibnya juga belum jelas,” ucap Agung.

Sementara BDT Pemkab Bondowoso sampai saat ini memuat 451 ribu warga miskin. Sedangkan BPJS kesehatan ada 574 ribu warga miskin yang dibiayai oleh pemerintah pusat.

Dan ini juga ada potensi lagi untuk pengurangan kata Agung, karena jumlah penerima BPJS PBI dan JKN masih sejumlah 500 ribu lebih

“Kalau nanti disingkronkan dengan jumlah BDT maka akan keluar lagi dari BPJS PBI dan JKN sebanyak 53 ribu peserta. Sementara premi yang dibayar lewat APBD sebanyak 150 ribu peserta BPJS, ini diluar dari 74 ribu peserta BPJS,” urainya.

Lebih lanjut Agung mengatakan masih ada kelompok 503 BPJS yang masih dibayar oleh pemerintah pusat.

Sejatinya, sebanyak 115 ribu per hari ini masih dibayar Pemkab Bondowoso. Sedangkan APBD 2020 Pemkab Bondowoso sudah disiapkan anggaran sebanyak Rp 29 miliar untuk 115 tapi dengan premi 23 ribu di kls 3

Kendatinya, per hari ini BPJS sudah naik menjadi Rp 48 ribu. “Jadi uang yang kita siapkan untuk 115 ribu peserta sudah tidak cukup. Kalau yang 115 ribu masih tetap yang bayar Pemkab, berati kita butuh Rp 58 miliar. Maka yang sudah valid 155 sesuai BDT akan kita integrasikan ke PBI dan JKN,” pungkasnya.

Terbitan Terkait