NGAWI, terbitan.com – Seorang anggota panitia pembangunan satuan pendidikan (P2SP) TK. Bahrul Ulum Desa Kandangan mengungkapkan adanya dugaan potongan anggaran sebesar 10 persen dari anggaran senilai Rp359.522.800 dengan 90 hari kerja yang bersumber dari APBN 2026 Kementrian Pendidikan yang disebut-sebut untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.
“Soalnya kepala sekolah pada saat rapat awal juga ngomong, di lapangan juga ngomong potongan 10 persen untuk dinas. Dinas mintanya 10 persen, makanya saya kaget,” ungkap salah satu anggota P2SP yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ia khawatir dugaan potongan, yang disampaikan kepala sekolah saat proyek baru berjalan 12 hari kerja tersebut berdampak pada kualitas pekerjaan. “Proyek mulai tanggal 18 September bulan lalu, dan saya enggak nyaman proyek ada potongan. Pengerjaan jelas enggak maksimal,” ujarnya.
Selain itu, dia menyoroti sikap kepala sekolah yang melakukan pembelian material bangunan secara langsung tanpa melibatkan panitia P2SP.
“ Jadi yang belanja itu kepala sekolah di Toko dekat situ, kita sebagai panitia cuma nama saja, semua dilakukan kepala sekolah,” jelasnya. Ujarnya.Rabu (21/10/26)
Saat media melakukan konfirmasi, pihak Toko Mugi Barokah membenarkan kepala sekolah datang sendiri untuk berbelanja.
“ Yang biasanya belanja Bu Hari itu, dia datang sendiri kesini untuk berbelanja,” ujar Wikan pemilik toko bangunan.
Sementara itu, Kepala TK Bahrul Ulum, Hari Murni, menyebut pembelian material terkadang dilakukan panitia lain jika dirinya sibuk. Ia beralasan langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target penyelesaian pekerjaan.
“Tergantung kalau saya repot ya panitia yang lain, tapi gak disitu aja belinya kadang di toko lain daerah Bulung,” kata Hari.
Hari Murni juga menjelaskan total anggaran proyek tersebut mencakup pembangunan ruang kelas baru (RKB), UKS, serta biaya pengawas, perencana, dan pengelolaan sekolah.
“Kita dapat fisik sekitar Rp. 200 juta sekian, sisanya untuk gaji perencana dan pengawas jadi total itu sudah include semua, itu anggaran kita termasuk kecil,” imbuhnya.
Menyoal dugaan penganggaran 10 persen untuk Dinas Pendidikan yang diungkapkan anggota panitia P2SP Hari berdalih,
“ Kurang tau sampai sekarang belum ada info itu,” kata Murni.
Sementara saat ditanya pekerja yang semuanya tak menggunakan APD, kepsek mengatakan sudah disediakan namun pekerja enggan memakainya.
“ Gak pake APD namanya orang desa tidak terbiasa mungkin,” jawabnya enteng.
Dikonfimasi terpisah Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Dionysia Wahyu Nurjati, mengatakan, saat pengumpulan kepala sekolah dirinya menekankan untuk mengelola dana revitalisasi secara swakelola. Dan meminta kepala sekolah untuk mengabaikan permintaan apapun yang mengatasnamakan dinas.
“Kalau dari dinas pastinya tidak menerima dan tidak mengintruksikan apapun terkait revitalisasi untuk memberi ke kami apalagi 10 persen,” ungkapnya.
Ia menjelaskan kalau terkait informasi kepala sekolah TK. Bahrul Ulum sudah dipanggil dan ditegur.
“ Kami sudah panggil itu dan kami tegur kami beri pembinaan, terkait informasi itu 10 persen itu memang niatan dari pihak sekolah,” jelasnya.
Sementara secara aturan, Dionysia menyebut secara juknis kepala sekolah merupakan penanggungjawab dan masuk di P2SP.
“ Jadi boleh ya, kalau belanja itu persetujuan penanggungjawab dan tidak masalah karena sudah ada di rencana anggaran belanja barang dan jasa,karena kepala sekolah masuk tim P2SP. Tapi kalau uang memang harus dibawa bendahara,“ demikian Dionysia.
