Memanipulasi Data Agar Mendapat Bantuan PKH Ada Sanksinya

  • Bagikan

LABUHANBATU, Terbitan.com – Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bagi keluarga miskin yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Seperti dikutip dari laman kemensos RI, target penerima bantuan PKH menjangkau 10.000.000  KPM dengan total anggaran Rp. 28,71 triliun dan akan disalurkan melalui Bank BRI, BNI, Mandiri, dan Bank BTN yang di bagi dalam 4 tahap, yaitu Januari, April, Juli dan Oktober 2021.

Bagi warga miskin yang sudah ditetapkan dan selanjutnya sudah terdaftar sebagai penerima manfaat PKH akan ditempeli stiker yang menunjukkan penghuni rumah berhak mendapatkan bantuan.

Baca juga:  Masuk Zona Oranye, Pikatan Water Park Ditutup

Dan bagi warga yang memanipulasi data untuk tujuan mendapatkan bantuan PKH juga diatur dalam Pasal 11 dan pasal 43 Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 11 ayat 3 disebutkan, Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Baca juga:  Masuk Zona Oranye, Pikatan Water Park Ditutup

Pasal 43 ayat 1 disebutkan, Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

VanHoten Sitorus

  • Bagikan