Ratusan Dana Hibah Pokmas Tiap Tahun Masuk Sampang, Membangun atau Korupsi Masal

  • Bagikan
Ilustrasi Dana Hibah

SAMPANG, Terbitan.com – Hampir ribuan Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur terhadap sejumlah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Sampang yang dinilai perlu mendapat perhatian banyak pihak.

Pasalnya, pada tahun 2020 saja sebanyak 947 titik Pokmas masuk ke Kabupaten Sampang dengan rincian 602 titik Pokmas Murni dan 345 titik Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) atau lebih dikenal dengan sebutan PAK.

Namun, dari puluhan tahun Dana Hibah yang masuk ke Kabupaten Sampang belum diketahui asas manfaat yang jelas dari program itu. Faktanya, masih banyak Dana Hibah yang diduga dikerjakan asal-asalan bahkan fiktif.

Tak hanya itu, baru-baru ini Kabupaten Sampang juga dihebohkan dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polisi terhadap oknum LSM dengan kasus dugaan pemerasan dan itu juga dampak dari sebuah pekerjaan Dana Hibah (Pokmas) di Sampang.

Hal itu diungkapkan Ketua LSM Gadjah Mada Sampang, Fathur Rahman, menurutnya pekerjaan Dana Hibah harus mendapat perhatian serius dari semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Sampang dengan menekan para pelaku pokmas untuk lebih bermanfaat pada Pembangunan Kabupaten Sampang.

Baca juga:  Tak Lagi Meminta Piring Putih Atau Pencabutan Dumas di Polres! Surya Baya, Cuma Meminta PT BEK Secara Sportif dan Gentleman Mengakui Kesalahannya

“Saya yakin jika semua Pokmas itu dikerjakan dengan mengedepankan asas manfaat, akan lebih baik untuk perkembangan pembangunan di Sampang, selama ini pokmas identik dengan sebuah pekerjaan asal jadi atau tidakan korupsi masal,” ujarnya, Kamis (01/04/2021).

Kendati begitu, ia tetap berharap akan ada kesadaran dan pengawasan pemerintah melalui Kecamatan khususnya yang banyak pelaku Pokmasnya, agar mengedepankan pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

“Setidaknya ada pengawasan dan warning bagi pelaku Pokmas, agar di alokasikan ke hal yang lebih bermanfaat. Banyak kami temukan jalan hancur kemudian yang dikerjakan plengsengannya, itulah yang kami anggap minim manfaat, karena belum berapa lama ujung-ujungnya rusak lalu ambruk,” jelasnya.

Ia menilai selama ini, Dana Hibah hanya menjadi keuntungan pribadi bagi oknum pelaku atau mafia dari pokmas itu sendiri. Bahkan, kami temukan warga hanya dipinjam KTPnya untuk menjadi anggota pokmas, tanpa tahu maksud dan tujuannya.

“Kami juga berharap masyarakat cerdas dan berani melaporkan kepada pihak berwajib, apabila ada kejanggalan dalam pelaksanaan bantuan dana hibah Pokmas atau jenis apa pun. Dengan harapan, setiap bantuan apa pun apalagi dana hibah dari pemerintah, bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, bukan sebatas dirasakan segelintir orang saja,” tandasnya.

Sementara Kepala UPT PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, H. Moh. Haris mengakui pelaksanaan realisasi dana hibah Pokmas tahun 2020, hingga saat ini belum ada laporan seutuhnya, dari para pelaku atau penerima bantuan dana hibah tersebut.

Baca juga:  SMSI Sampang Ucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1442 H

Dari data penerima kegiatan Pokmas tahun 2020, sebanyak 947 titik lokasi. Dengan rincian kegiatan pokmas murni berjumlah 602 dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (P-APBD) sebanyak 345 titik lokasi.

Dari jumlah di atas, H. Haris mengakui masih belum 100% para pelaku atau Penerima dana hibah Pokmas, belum menyetor Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pokmas 2020.

Ditanya jumlah titik lokasi atau penerima dana hibah Pokmas yang belum menyetor LPJ, Haris enggan menyebutkan secara rinci. Namun dari jumlah 947 pelaku atau penerima, tercatat hanya sekitar enam ratus lebih saja pelaku atau penerima yang telah menyetorkan laporan pekerjaannya, sisanya sekitar dua ratus lima puluh lebih, belum jelas laporannya LPJ_nya, ungkap Haris.

Kembali dijelaskan Haris, dalam aturannya, selambat-lambatnya harus tiga (3) bulan sepuluh (10) hari sudah selesai di setor ke UPT PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Karena selain bentuk laporan pertanggung jawaban, juga sebagai bukti pekerjaan selesai sesuai perencanaan.

Baca juga:  Fiktif Diduga Kuat Alasan Pelaku Pokmas Kesulitan Selesaikan LPJ di Sampang

“Kami sudah berulang kali meminta dan mengingatkan melalui surat resmi, agar laporan pekerjaannya segera di setor ke kami, sesuai batas waktu aturan yang ada. karena juga belum jelas, berharap selambat-lambatnya, sebelum petugas dari Profinsi Jawa Timur sendiri yang turun sekaligus mensurvei hasil pekerjaannya” tutur Haris.

Sementara ditanya jumlah penerima dana hibah pokmas terbanyak di Kabupaten Sampang, Haris menyebutkan Kecamatan Robatal paling mendominasi, dibanding 13 Kecamatan lainnya di Kabupaten Sampang.

Dari data yang ada, Kec. Robatal terdapat 94 Titik lokasi penerima, disusul Kec. Banyuates sebanyak 61 titik lokasi, dan Kec. Ketapang sebanyak 46 titik lokasi penerima, dari jumlah 345 titik lokasi terbanyak yang ada di Kabupaten Sampang pada tahun 2020.

  • Bagikan