PEKALONGAN, Terbitan.com – Terhitung minggu pertama Februari 2021, 27 kelurahan di Kota Pekalongan tidak lagi berstatus zona merah alias wilayah dengan risiko tinggi penularan Covid-19.
Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto, saat ditemui dikantornya, Senin (15/2/2021). Menurutnya, 13 dari 27 kelurahan tersebut berada di zona orange (risiko sedang), yakni Kelurahan Banyurip, Pringrejo, Tirto, Medono, Podosugih, Bendan Kergon, Sapuro Kebulen, Kuripan Yosorejo, Noyontaansari, Poncol, Klego, Panjang Wetan, dan Kandang Panjang. Tiga kelurahan berstatus zona kuning (risiko rendah), yakni Kelurahan Krapyak, Padukuhan Kraton, dan Buaran Kradenan.
Lebih lanjut, sebanyak 11 kelurahan berada di zona hijau alias tidak terdampak, yakni Kelurahan Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Sokoduwet, Kalibaros, Setono, Gamer, Degayu, Kuaman, Pasirkratonkramat, Bandengan, dan Panjang Baru.
Pada akhir Januari 2021, imbuhnya, hanya tiga kelurahan yang menyandang status zona hijau, tujuh kelurahan zona kuning, dan 16 kelurahan berstatus zona orange. Satu kelurahan dinyatakan berisiko tinggi alias zona merah, yakni Kelurahan Krapyak.
“Sehingga, dalam pelaksanaan PPKM Tahap III berbasis mikro, kami mengusulkan wilayah Kelurahan Krapyak menjadi prioritas penanganan. Kemudian perkembangannya, data per 7 Februari, alhamdulilah dari 27 kelurahan tersebut tidak ada yang merah lagi dan wilayah zona hijau mengalami penambahan,” ungkap Budi.
Menurutnya, perubahan zona tersebut menunjukkan adanya penurunan kasus Covid-19 di wilayah Kota Batik. Pada pekan kedua Februari 2021, jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 23 orang, sedangkan pada pekan sebelumnya mencapai 36 kasus. Penurunan jumlah tersebut merupakan dampak dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat, baik itu pelaksanaan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tingkat mikro, sosialisasi dan edukasi tentang Covid-19 kepada seluruh lapisan masyarakat, serta program vaksinasi Covid-19.
Budi memaparkan, sebanyak 2.175 orang dari 2.407 tenaga kesehatan (nakes) sudah menerima dua kali vaksinasi Covid-19. Sisanya, sebanyak 232 orang belum divaksin karena berbagai alasan.
“Ada beberapa yang terpaksa ditunda belum bisa memenuhi syarat divaksin karena riwayat penyakit, kormobid, maupun dalam keadaan sakit sehingga sekitar 150-an nakes masih kami minta untuk bisa selesai divaksin dalam mingu ini. Dari pelaksanaan vaksinasi selama ini, alhamdulillah belum ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) berat yang dilaporkan ke kami,” bebernya
Sementara itu, Wakil Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, menyatakan rasa syukurnya atas peralihan status wilayah risiko tersebut.
“Alhamdulillah Kota Pekalongan termasuk daerah di Jawa Tengah yang paling sedikit untuk penambahan kasus selama diberlakukannya program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Program Jateng Dua Hari di Rumah Saja yang berjalan efektif, sekaligus kegiatan-kegiatan pengawasan protokol kesehatan di tengah masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Aaf seusai mengikuti acara rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Jawa Tengah bersama Gubernur Jawa Tengah, Senin (15/2/2021).
Aaf menegaskan, penurunan kasus Covid-19 di Kota Pekalongan tetap harus dipertahankan. Ia pun meminta masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.
“Tetap menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker itu yang paling penting, apalagi di kondisi banjir seperti sekarang ini menerapkan protokol kesehatan di pengungsian itu yang tetap diutamakan.
Pantau Pengungsi
Demi menjaga kesehatan para pengungsi korban banjir, pihak Dinas Kesehatan, menurut Budi, juga menerjunkan puskesmas keliling di 47 titik pengungsian. Tak hanya itu, layanan Public Safety Center (PCS) 119 juga dikerahkan untuk menangani berbagai keluhan kesehatan para pengungsi.
“Keluhan yang diderita kebanyakan gatal dan pusing,” pungkas Budi.
Upaya tersebut, lanjutnya, juga dimaksudkan untuk mencegah munculnya klaster baru penularan Covid-19 di lokasi pengungsian. Para petugas puskesmas melakukan surveilans yang terdiri dari pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemik, dan terus menerus dari warga di lokasi pengungsian.
Petugas juga mengedukasi masyarakat serta unit-unit khusus pemerintah yang menangani pengungsi agar dapat mengambil tindakan efektif saat terjadi masalah kesehatan para pengungsi. Edukasi yang dilaksanakan meliputi upaya menjaga kebersihan lokasi pengungsian, serta penerapan protokol kesehatan secara ketat seperti tetap memakai masker, menjaga jarak aman, tidak berkerumun dan rajin mencuci tangan dengan air sabun.
“Di samping penerapan protokol kesehatan secara ketat, dari jajaran Dinkes dibantu instansi terkait terus melakukan upaya disinfeksi secara terbatas di titik-titik sudut lokasi pengungsian seperti lantai, kamar mandi dan jamban, dan sebagainya untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah mikroorganisme patogen penyebab penyakit,” kata Budi.
Para petugas kesehatan, imbuhnya, juga telah meminta warga korban banjir dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG) yang saat ini tengah menjalankan isolasi mandiri, agar pindah ke Gedung Diklat Kota Pekalongan. Dengan demikian, mereka dapat terpisah dari para pengungsi banjir lainnya.
“Pasien OTG yang isolasi mandiri yang sudah dipindahkan ke Gedung Diklat ada delapan orang karena lokasi rumah mereka terendam dan tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri. Sehingga, kami tetap melakukan pemantauan kepada mereka,” pungkasnya.
