Tak Sesuai RAB, Proyek Jembatan Desa Mangega Diduga Dikerjakan Asal Jadi

  • Bagikan

SANANA, Terbitan.com – Proyek pembangunan jembatan Desa Mangega, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) diduga ajang korupsi, terlihat proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai Spek.

Proyek jembatan itu menggunakan anggaran dari APBD 2020, namun warga merasa sangat kecewa dengan bangunan tersebut. Saat awak media melakukan investigasi kelapangan nampak terlihat jelas banyak kejanggalan di Proyek tersebut, akibatnya terburu buru hasilnya tidak maksimal.

Sala satu warga Desa Mangega yang namanya tidak mau dipublikasikan kepada media ini, Selasa (09/03/21, mengatakan bahwa peroyek jembatan tidak maksimal ini bisa jadi mudah runtuh dan rusak karena memakai besi dowel sangat kecil kecil menurutnya, “ungkapnya.

Baca juga:  Jual Sabu, Pria dan Wanita ini Berhasil Diamankan Satresnarkoba Polres Barut di Km 32 Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin

Lanjut Narasumber, Proyek betonisasi ini harus segera di tindak lanjut oleh instansi terkai jangan hanya tutup mata, karena pekerjaan tersebut sangatlah miris di sinyalir merugikan keuangan negara.

Seharusnya proyek jembatan ini jadi sarana pendukung yang di rasakan oleh masyarakat, tapi malah yang ada merugikan rakyat serta
dalam realisasi proyek jembatan tersebut banyaknya di temukan kurangnya matrial, tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB), “kata Narasumber.

Ia meminta kepada semua instansi terkait, khususnya inspektorat, BPK, ke Polisian dan kejaksaan Negeri jangan hanya tutup mata adanya dugaan korupsi pembangunan jembatan di Desa Mangega tersebut, karena kegiatan proyek jembatan tidak sesuai spek yang di lakukan kontraktor.

Sesuai undang undang Kip no 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik no 2 tahun 2017 tentang jasa kontruksi dan pasal 11 khususnya peran serta masyarakat tersebut. Diatur dalam peraturan pemerintah PP No 43 tahun 2018 tentang tatacara peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga:  Bupati Bondowoso Digugat Bawahannya di PTUN Surabaya

Undang – undang 20 tahun 2001 perubahan undang-undang 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa pengertian korupsi setidaknya mencakup segala perbuatan melawan hukum memperkaya diri orang yang merugikan keuangan negara, “tegasnya.

Sementara itu, Rekanan kantraktor yang menggerkan proyek tersebut, Ongen Umalekhoa saat dikonfirmasi melalui telepon saluler nomornya tidak aktif mau pun via Whats App tidak balas, hingga berita ini tayangkan. [DN]

  • Bagikan