PAMEKASAN, terbitan.com – Wakil Ketua DPRD Pamekasan dari Fraksi Demokrat, Ismail, menyentil lambannya antisipasi kekeringan di Kabupaten Pamekasan. Menurutnya, pemerintah daerah terkesan gagap setiap musim kemarau datang.
“Ini kan terjadi setiap tahun. Musim kemarau kekeringan, musim hujan kebanjiran. Harusnya sudah ada antisipasi, tidak kemudian masyarakat selalu kekurangan air ketika musim kemarau,” tegas Ismail, Rabu (14/10/2026).
Ismail menilai, pemetaan wilayah krisis air seharusnya dilakukan jauh-jauh hari, bukan ketika warga sudah berteriak kekurangan air baru sibuk mengirim tangki.
Politisi Demokrat itu mengaku sudah melihat ada perbaikan di beberapa titik, yakni pembangunan tandon besar di wilayah yang memang tidak memiliki sumber air.
“Model-model seperti itu yang kita harapkan. Wilayah yang tidak ada sumber airnya, memang kekeringan betul, tidak bisa dialirkan, maka antisipasinya menyediakan tandon besar di kelompok masyarakat. Sewaktu-waktu bisa diisi,” jelasnya.
Sedangkan untuk wilayah yang memiliki sumber mata air, Ismail mendorong pemerintah melakukan pengeboran dan menyalurkan hasilnya kepada masyarakat. Ia mencontohkan wilayah Larangan Slampar dan Gugul yang sumber airnya melimpah, dibor di bawah 50 meter sudah keluar air.
“Kalau di wilayah Pademawu, Pegantenan, Proppo, Tlanakan, dan Talesah itu yang susah. Sudah dibor 80 meter lebih, airnya asin. Itu tidak bisa dipaksakan pipanisasi, memang harus disuplai dengan tangki air,” ungkapnya.
Terkait banjir perkotaan yang juga menjadi langganan tiap musim hujan, Ismail mengklaim ada kemajuan signifikan. Berkat koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, normalisasi sungai di perkotaan sudah berjalan.
“Di depan Masjid Jamik yang kemarin tidak dinormalisasi, hari ini sudah selesai. Kali Klowang dan Kali Semajid sudah dinormalisasi. Alhamdulillah tahun kemarin walaupun hujan lebat, tidak terjadi banjir perkotaan seperti sebelumnya,” katanya.
Namun, ia menegaskan normalisasi tidak boleh hanya di kota saja, tetapi harus dari hulu ke hilir secara bertahap.
Untuk solusi jangka panjang, Ismail mendorong konsep Kecamatan Tangguh Bencana yang diinisiasi Fraksi Demokrat. Selama ini, penanganan bencana dinilai sporadis, menunggu viral di media sosial baru ditangani.
“Kasihan BPBD tidak punya pasukan di bawah. Kalau ada kecamatan tangguh bencana dengan relawan di tiap kecamatan, informasi dan keluhan masyarakat itu cepat masuk. Pemetaannya jadi jelas, mana yang butuh air ketika kekeringan dan mana yang tidak,” tegasnya.
Terkait embung yang dipertanyakan karena anggaran besar namun tetap krisis air, Ismail meluruskan bahwa embung diperuntukkan untuk irigasi pertanian, bukan untuk air minum.
“Soal air itu ada dua, irigasi dan sanitasi. Embung, irigasi perpompaan, dan optimasi lahan itu untuk irigasi pertanian. Kalau air minum itu sanitasi, programnya SPAM dan perpipaan air minum,” jelasnya.
Ia juga menyinggung persoalan belum ditetapkannya kawasan permukiman perdesaan di tiap desa di Pamekasan, sehingga program bantuan perpipaan air minum menjadi tidak jelas sasarannya.
Di akhir wawancara, Ismail meminta pemerintah lebih sigap dan masyarakat lebih proaktif melapor melalui kepala desa.
“Kita berharap ada pemetaan yang komprehensif. Pemerintah harus sigap dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.
