SAMPANG, Terbitan.com – Setelah bertahun tahun gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Majengan I, Desa Majengan, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur rusak parah bahkan nyaris ambruk tetap tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat.
Pantauan terbitan.com di lapangan, tiga dari enam ruang kelas sudah tidak dapat ditempati bahkan diberi papan larangan untuk bermain di sekitar gedung tersebut lantaran kondisinya yang amat membahayakan murid di Sekolah terkait.
Menurut Kepala Sekolah SDN Majengan I, Joko Ismoyo mengatakan kerusakan sekolah tersebut diperkirakan parah sejak sekitar tahun 2016. Namun, menurutnya kala itu masih bisa ditempati semua.
“Kalau rusak sekitar tahun 2016 sudah rusak mas, tapi masih bisa ditempati. Untuk sekarang tiga ruang kelas sudah tidak bisa karena membahayakan murid,” ungkapnya, Selasa (02/03/2021).
Bahkan, kata Joko pihaknya memberikan tulisan larangan bermain di sekitar gedung tersebut, lantaran khawatir akan mengancam keselamatan para siswa dan siswi disana.
“Semua siswa dan siswi kami larang bermain di sekitar gedung itu, karena sudah sangat membahayakan. Jika tidak nanti kami yang akan kena imbasnya,” jelasnya.
Ditanya apakah sudah diajukan mengenai kerusakan itu terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang atau Pemerintah Desa setempat, pihaknya mengaku sudah beberapa kali melakukan itu.
“Sekitar dua kali sudah kami ajukan, khususnya di dua tahun terakhir. Bahkan juga melalui Dapodik kami juga usulkan, termasuk melalui Musrembangdes di Desa,” tandasnya.
Sementara Kepala Desa Manjengan, Suwanto mengaku sudah beberapa kali dimasukkan melalui Musrembangdes namun tidak lolos saat di Kabupaten, padahal ini sudah menjadi program prioritas kami.
“Ini selalu menjadi usulan prioritas saat musrembang di Desa kami, karena ini menyangkut kenyamanan putra putri Desa kami dalam menempuh pendidikan dini,” paparnya.
Menurutnya, dirinya bersama masyarakat juga butuh kepastian terkait bangunan sekolah yang keberadaannya mengancam keselamatan siswa di sekolah terkait.
“Kami juga butuh kepastian, kalau memang tidak ada perhatian sekalian di tutup tidak masalah, biar penerus di Desa kami memilih sekolah di luar saja,” imbuhnya.
Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang saat dikonfirmasi melalui Kasi Sarana dan Prasarana, Suraji meminta sekolah untuk mengusulkan, namun pihaknya mengaku tidak punya kebijakan untuk memastikan dapat atau tidak.
“Silakan diusulkan, masalah dapat atau tidak saya tidak punya kebijakan,” sebutnya Nada kurang peduli.
Disinggung peran Dinas Pendidikan dalam memperjuangkan kenyamanan masyarakat dalam menempuh pendidikan, ia mengaku tetap tidak punya kewenangan untuk memperjuangkan secara khusus, meski keadaan bisa dikatakan mendesak dan dibutuhkan.
“Yang menentukan dapat atau tidak itu bukan kami, bisa saja operator sekolah kurang update. Karena kalau DAK yang menentukan dapat atau tidak pusat begitu juga DAU itu tergantung Desa mengawal atau tidak,” pungkasnya.
